PLTS di Indonesia: Potensi Besar yang Baru Mulai Dikejar

Ditjen EBTKE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) mencatat total potensi energi terbarukan Indonesia sebesar 3.687 GW, dengan energi surya sebagai penyumbang terbesar pada 3.294 GW. Potensi surya tersebar hampir merata: Sumatera 1.173,7 GW, Kalimantan 661,83 GW, Jawa dan Bali 430,15 GW, Nusa Tenggara 412,78 GW, Maluku dan Papua 392,9 GW, serta Sulawesi 223 GW.

Angka potensi ini perlu dibaca dengan hati-hati. Kementerian ESDM sendiri pernah mengingatkan bahwa membandingkan kapasitas terpasang dengan angka potensi merupakan cara ukur yang kurang tepat, mengingat potensi EBT Indonesia sangat besar dan sebagian besar berada di lokasi yang belum tentu layak secara teknis maupun ekonomi. Ditjen EBTKE juga memublikasikan angka potensi surya yang jauh lebih kecil, yaitu 207.898 MW berdasarkan iradiasi 4,80 kWh/m²/hari, pada halaman potensi aneka energi terbarukan. Dua angka resmi ini berasal dari metodologi berbeda dan tidak dapat dipertukarkan.

Yang lebih bisa diukur adalah laju penambahan. Sepanjang 2025, Indonesia menambah 1,3 GW kapasitas pembangkit EBT, penambahan terbesar dalam lima tahun terakhir menurut catatan Kementerian ESDM. PLTS menyumbang porsi terbesar dari penambahan itu, yakni 584,7 MW, diikuti PLTA 531,2 MW, PLTP 105,2 MW, dan PLT Bioenergi 84,5 MW. Bauran EBT dalam bauran energi nasional naik dari 14,65 persen pada 2024 menjadi 15,75 persen pada 2025.

Program PLTS 100 GWp berjalan dalam dua tahap komunikasi sepanjang 2026. Pada Mei 2026, Wakil Menteri ESDM Yuliot menyatakan pemerintah mempercepat proyek dengan menyiapkan regulasi dasar dan ketersediaan lahan. Tahap awal yang disebutkan saat itu adalah 17 GW PLTS yang didukung battery energy storage system (BESS) sekitar 33 GW. Kementerian ESDM bersama Kementerian ATR/BPN mengidentifikasi sekitar 24.000 hektare lahan di Pulau Jawa yang berpotensi digunakan.

Pada Agustus 2026, tahap awal yang benar-benar diluncurkan berukuran lebih kecil. Melalui siaran pers Nomor 045.Pers/04/SJI/2026, Kementerian ESDM mengumumkan peluncuran 14 proyek PLTS di enam provinsi dengan total kapasitas sekitar 5,3 GWp. Keenam provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Proyek terbesar adalah PLTS Gilimanuk 300 MWp di Bali dan PLTS Terapung Gajah Mungkur 134 MWp di Jawa Tengah, sementara yang terkecil adalah PLTS Pulau Rengit 0,078 MWp di Bangka Belitung. 

Perbedaan antara 17 GW yang disebut pada Mei dan 5,3 GWp yang diluncurkan pada Agustus perlu dicatat sebagai perbedaan tahapan, dan keduanya tetap berstatus target atau proyek yang baru dimulai. Sampai artikel ini disusun, kapasitas PLTS yang benar-benar beroperasi masih berada pada kisaran 1,5 GW, sementara target kinerja sub sektor EBTKE untuk 2026 menetapkan kapasitas terpasang PLTS sebesar 1.808 MW. Target dan kapasitas terpasang adalah dua hal yang berbeda, dan jarak di antara keduanya adalah inti persoalan tahun ini.

Catatan untuk pembaca: dokumen resmi menggunakan dua satuan yang berbeda. Berita ESDM Mei 2026 menyebut target 100 GW, sedangkan siaran pers Agustus 2026 menyebut 100 GWp. Satuan GWp mengacu pada kapasitas puncak modul dalam arus searah, sementara kapasitas pembangkit umumnya dilaporkan dalam MW arus bolak-balik. Karena GWp menunjukkan kapasitas puncak panel surya, sedangkan GW umumnya menunjukkan kapasitas keluaran pembangkit, angka 100 GWp tidak dapat langsung disamakan dengan 100 GW. Karena GWp menunjukkan kapasitas puncak modul surya pada sisi DC, sementara kapasitas pembangkit ke jaringan umumnya dinyatakan pada sisi AC, angka 100 GWp tidak dapat langsung diperlakukan sebagai 100 GW kapasitas AC. 

Pembangunan PLTS pada skala puluhan gigawatt menggeser persoalan dari pembangkit ke sistem.

Jaringan. Ditjen EBTKE menempatkan infrastruktur transmisi sebagai salah satu dari lima tantangan utama pengembangan EBT (Energi Baru dan Terbarukan), karena sumber energi terbarukan sering berada jauh dari pusat konsumsi. RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) PLN 2025 sampai 2034 merencanakan pembangunan transmisi 47.758 kilometer sirkuit dan gardu induk 107.950 MVA, terbagi atas Jawa-Madura-Bali 13.889 kms, Sumatera dan Kalimantan 20.967 kms, serta Sulawesi, Maluku, dan Papua 12.901 kms.

Penyimpanan. Produksi listrik surya mengikuti siklus harian dan cuaca, sehingga penambahan kapasitasnya perlu dibaca bersama kebutuhan penyimpanan. RUPTL mengalokasikan 10,3 GW storage sampai 2034, terdiri atas baterai 6,0 GW dan PLTA pumped storage 4,3 GW. Angka 33 GW BESS yang disebut untuk tahap awal Program PLTS 100 GWp berada jauh di atas alokasi tersebut. Perbedaan skala tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan penyimpanan dalam Program PLTS 100 GWp tidak sepenuhnya tercermin dalam alokasi storage pada RUPTL yang berlaku. 

Lahan. Identifikasi 24.000 hektare di Jawa memberi gambaran awal tentang kebutuhan ruang. Pemerintah juga membuka jalur di luar lahan darat konvensional. Ditjen EBTKE mencatat potensi pemanfaatan bendungan milik Kementerian Pekerjaan Umum untuk PLTS terapung sebesar 14,7 GW yang tersebar di 259 lokasi. PLTS Terapung Cirata 192 MWp menjadi rujukan proyek yang sudah beroperasi, dan dua dari empat proyek yang ditampilkan pada peluncuran Agustus 2026 berada di waduk.

Regulasi. Pemasangan PLTS Atap diatur melalui Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024, yang mengganti batas 100 persen daya tersambung dengan sistem kuota per wilayah yang ditetapkan Ditjen Ketenagalistrikan untuk periode lima tahun, sekaligus meniadakan mekanisme ekspor-impor listrik. Ditjen EBTKE mencatat total kuota PLTS Atap sampai 2028 sebesar 1,59 GW. Paket deregulasi PLTS untuk atap, penggunaan sendiri, dan kerja sama antarpemegang wilayah usaha masih berada dalam daftar regulasi yang sedang diproses per Maret 2026.

RUPTL PLN 2025 sampai 2034 menargetkan penambahan kapasitas pembangkit 69,5 GW. Dari jumlah itu, EBT menyumbang 42,6 GW atau 61 persen, pembangkit fosil 16,6 GW atau 24 persen, dan storage 10,3 GW atau 15 persen. Di dalam porsi EBT, surya menempati posisi terbesar dengan 17,1 GW, diikuti air 11,7 GW, angin 7,2 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, dan nuklir 0,5 GW.

Distribusi wilayahnya tidak merata. Ditjen EBTKE merinci tambahan pembangkit EBT sebesar 19.643 MW di Jawa-Madura-Bali dengan 7.956 MW storage, 9.841 MW di Sumatera dengan 1.575 MW storage, 7.687 MW di Sulawesi, 3.456 MW di Kalimantan dengan 725 MW storage, dan 2.303 MW di Maluku, Papua, serta Nusa Tenggara. Untuk PLTS secara khusus, tambahan terbesar berada di Jawa-Bali sebesar 10,93 GW.

Ritme pembangunannya juga bertahap. Lima tahun pertama RUPTL menargetkan 27,9 GW pembangkit, dengan 12,2 GW dari EBT, sedangkan lima tahun kedua difokuskan pada 37,7 GW EBT dan penyimpanan. Di sini muncul temuan yang paling penting bagi pembaca kebijakan maupun bisnis: target 100 GWp dalam tiga tahun berada di luar skala pengembangan PLTS yang tercantum dalam RUPTL 2025–2034, yang saat ini merencanakan tambahan PLTS sebesar 17,1 GW. 

Membaca kedua dokumen bersamaan menunjukkan bahwa Program PLTS 100 GWp berpotensi menuntut perubahan pada perencanaan sistem kelistrikan nasional, dengan konsekuensi lanjutan pada transmisi, penyimpanan, dan pembiayaan yang sudah dialokasikan di dalam RUPTL. Kementerian ESDM belum mengumumkan revisi RUPTL yang menyesuaikan angka tersebut sampai artikel ini disusun, sehingga hubungan antara kedua dokumen masih menjadi pertanyaan terbuka.

Kementerian ESDM memproyeksikan Program PLTS 100 GWp berpotensi menciptakan 5,52 juta lapangan kerja akumulatif, terdiri atas 3,5 juta di industri panel surya dan BESS serta 2 juta di sektor konstruksi. Program ini juga diproyeksikan menghemat APBN lebih dari Rp73 triliun per tahun melalui penggantian pembangkit diesel dan gas, menghemat 6 juta kiloliter diesel per tahun, dan menurunkan emisi 140,16 juta ton CO₂ per tahun dengan nilai ekonomi karbon Rp6,31 triliun.

Angka-angka tersebut berstatus proyeksi pemerintah atas program yang baru diluncurkan. Sebagai pembanding, untuk pengembangan EBT dan storage dalam RUPTL, Ditjen EBTKE memperkirakan kebutuhan investasi Rp1.682,4 triliun, penyerapan 760 ribu tenaga kerja hijau, dan penurunan emisi 129,5 juta ton CO₂. Keseluruhan RUPTL membuka peluang investasi Rp2.967,4 triliun dan diperkirakan menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru, dengan sekitar 73 persen kapasitas pembangkit direncanakan melalui skema independent power producer.

Pertanyaan industrinya terletak pada kesiapan pasokan. Ditjen EBTKE mencatat 25 pabrikan modul surya dalam negeri dengan kapasitas produksi 4,8 GWp per tahun pada 2025 dan tingkat komponen dalam negeri 40 sampai 55 persen. Tiga pabrikan berkapasitas di atas 1 GW per tahun menyumbang 3.960 MWp dari total tersebut. Ditjen EBTKE menyebut target tambahan 17 GW dalam RUPTL sebagai potensi pasar bagi industri modul dalam negeri. 

Jika target 100 GWp dibagi rata selama tiga tahun, rata-rata pembangunan yang dibutuhkan mencapai sekitar 33,3 GWp per tahun. Kapasitas produksi modul dalam negeri sebesar 4,8 GWp per tahun setara dengan sekitar 14 persen dari angka tersebut. Perbandingan ini bukan ukuran langsung kemampuan instalasi nasional, tetapi menunjukkan besarnya skala tambahan pasokan yang dibutuhkan apabila pembangunan ingin mengandalkan produksi domestik. 

Bila prasyaratnya diuraikan satu per satu, gambarannya tidak seragam.

Pada sisi sumber daya, posisi Indonesia kuat, meskipun angka potensinya perlu dibaca sebagai estimasi teknis, sementara porsi yang siap dibangun secara ekonomi jauh lebih kecil dan belum dipublikasikan secara terpisah. Pada sisi kebijakan, arahnya sudah jelas: Program PLTS 100 GW masuk sebagai program strategis Kementerian ESDM tahun anggaran 2026 di bawah agenda Ketahanan Energi, dan program tersebut sudah diluncurkan secara resmi. Pada sisi pembangkitan, realisasinya masih kecil, dengan 1.494 MW terpasang pada akhir 2025 dan target 1.808 MW untuk 2026.

Pada sisi jaringan, penyimpanan, dan industri, jarak kesiapannya paling terlihat. RUPTL merencanakan 47.758 kms transmisi dan 6 GW baterai untuk satu dekade, sementara tahap awal Program PLTS 100 GWp saja disebut membutuhkan BESS sekitar 33 GW. Kapasitas produksi modul dalam negeri sebesar 4,8 GWp per tahun berhadapan dengan laju pemasangan yang jauh lebih cepat. Pada sisi pembiayaan, Ditjen EBTKE memperkirakan kebutuhan investasi EBT sampai 2034 sebesar USD 90 miliar, sebelum menghitung tambahan dari program 100 GWp.

Indonesia tidak lagi kekurangan alasan untuk membangun PLTS. Tantangannya sekarang adalah mengubah potensi energi surya yang selama ini tersimpan di atas kertas menjadi kapasitas listrik yang benar-benar beroperasi. Program ini sudah memiliki lokasi, proyek awal, angka target, dan payung anggaran. Ukuran keberhasilannya akan terbaca pada laporan kapasitas terpasang tahun-tahun berikutnya, dan dokumen perencanaan hanya menjadi titik awalnya. Indikator yang paling layak dipantau sepanjang 2027 adalah tiga hal: realisasi kapasitas PLTS terpasang terhadap target tahunan EBTKE, penetapan kuota dan pemenang tender proyek tahap awal, serta penyesuaian rencana transmisi dan penyimpanan pada dokumen perencanaan berikutnya.

Indonesia tidak lagi kekurangan alasan untuk membangun PLTS. Tantangannya sekarang adalah mengubah potensi energi surya yang selama ini tersimpan di atas kertas menjadi kapasitas listrik yang benar-benar beroperasi.

Daftar Sumber

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. (2025, 16 Oktober). Potensi energi terbarukan untuk mendorong ekonomi hijau [Paparan]. Technopex 2025, Institut Teknologi Indonesia. https://semnas.iti.ac.id/wp-content/uploads/2025/10/251016-SDE-Technopex-R1-Potensi-ET-untuk-Ekonomi-Hijau_compressed.pdf (Diakses 8 September 2026)

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. (2026, 10 Maret). Arah kebijakan & program pengembangan EBT untuk mewujudkan transisi energi [Paparan]. Green Energy Transition Indonesia, IESR. https://iesr.or.id/wp-content/uploads/2026/03/Arah-Kebijakan-Program-Pengembangan-EBT-untuk-Mewujudkan-Transisi-Energi-Eniya-Listiani-Dewi-EBTKE-ESDM.pdf (Diakses 8 September 2026)

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. (2025). Materi paparan RUPTL 2025-2034. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/4ec39-materi-paparan-ruptl-2025-2034.pdf (Diakses 8 September 2026)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2025, 26 Mei). Menteri ESDM umumkan RUPTL PLN 2025-2034, serap lebih dari 1,7 juta tenaga kerja baru (Siaran Pers No. 046.Pers/04/SJI/2025). https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-umumkan-ruptl-pln-2025-2034-serap-lebih-dari-17-juta-tenaga-kerja-baru (Diakses 8 September 2026)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2026, 29 Mei). PLTS 100 GW, Wamen ESDM: Kita lakukan percepatan. https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/plts-100-gw-wamen-esdm-kita-lakukan-percepatan (Diakses 8 September 2026)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2026, 25 Agustus). Dari Gilimanuk hingga Pulau Rengit, Program PLTS 100 GWp dorong kemandirian energi nasional (Siaran Pers No. 045.Pers/04/SJI/2026). https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/dari-gilimanuk-hingga-pulau-rengit-program-plts-100-gwp-dorong-kemandirian-energi-nasional (Diakses 8 September 2026)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2026). Program kerja prioritas/utama Kementerian ESDM TA 2026. https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-program-prioritas-kementerian-esdm-ta-2026.pdf (Diakses 8 September 2026)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024). Aturan terbaru PLTS Atap terbit, kini kapasitas pemasangan tidak dibatasi. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/aturan-terbaru-plts-atap-terbit-kini-kapasitas-pemasangan-tidak-dibatasi (Diakses 8 September 2026)