- Total pengeluaran rumah tangga per bulan: Rp12.000.000, ditopang oleh lebih dari satu sumber penghasilan.
- Pengeluaran per kapita: Rp12.000.000 dibagi 4 sama dengan Rp3.000.000 per bulan.
- Penghasilan bersih Pak Budi sebagai peserta Tapera: Rp7.000.000 per bulan.
Kenapa Satu Orang Bisa Disebut MBR, Kelas Menengah, dan Kaya Sekaligus
Intinya Sih
- Perdebatan soal Rp3 juta sebagai batas 'super kaya' muncul karena tabel viral yang salah kaprah, padahal BPS tak pernah merilis data pengeluaran per desil seperti itu.
- Ada empat sistem klasifikasi ekonomi berbeda di Indonesia—desil BPS, kelas ekonomi Bank Dunia, MBR berbasis penghasilan, dan garis kemiskinan internasional—yang sering disalahpahami seolah mengukur hal sama.
- Perbedaan definisi ini membuat satu orang bisa tergolong MBR sekaligus kelas menengah; masalah utamanya ada pada komunikasi publik dan penyelarasan istilah antar lembaga.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Pada Agustus 2025, media sosial Indonesia ramai membahas angka: Rp3.000.000 yang merujuk pada pengeluaran per kapita per bulan. Ini, menurut sebuah tabel yang beredar di X, Facebook, dan TikTok, membuat seseorang otomatis masuk kelompok "super kaya." Warganet memprotes klasifikasi tersebut. Uang Rp3 juta di kota besar sering habis hanya untuk sewa kontrakan dan makan sebulan, sehingga label kekayaan berlebih terasa jauh dari kenyataan.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengklarifikasi bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hanya dipakai untuk pemeringkatan kesejahteraan dalam desil 1 hingga 10, dan BPS tidak pernah memublikasikan pengeluaran per desil. "Jika ada data pengeluaran menurut desil, dapat dipastikan data tersebut bukan bersumber dari BPS," kata Amalia (Kompas.com, 2025).
Pola ini berulang setidaknya empat kali dalam 17 bulan. Pada Februari 2025, tabel "desil kategori masyarakat berdasarkan pendapatan per kapita per bulan" beredar di X dan dibantah Humas BPS Eko Oesman (Kompas.com, 2025).
Tabel "super kaya di atas Rp3 juta" menyusul pada Agustus 2025. Versi yang sama muncul lagi pada Februari 2026, dan Kepala Pusdatin Kemensos Joko Widiarto menyatakan informasi itu tidak valid (Kompas.com, 2026).
Terakhir, pada Juni 2026 beredar infografis dengan angka yang sudah dimodifikasi, yaitu desil 1 sebagai "sangat miskin" dengan pengeluaran di bawah Rp480.000 dan desil 10 sebagai "sangat kaya" di atas Rp12 juta per bulan, dan Kemensos kembali membantahnya (Kompas.com, 2026b).
Angka di dalam tabel berubah tiap gelombang, tetapi kesalahan dasarnya sama, yaitu memberi label rupiah pada desil yang sebenarnya berfungsi sebagai peringkat kesejahteraan
Perulangan ini menunjukkan persoalan yang lebih besar daripada satu hoaks. Publik Indonesia menerima banyak klasifikasi ekonomi yang dibuat untuk kepentingan berbeda, dengan definisi dan unit ukur berbeda, tetapi muncul bersamaan di ruang publik seolah mengukur hal yang sama. Akibatnya, satu orang bisa menyandang tiga label yang tampak saling bertentangan: penerima manfaat rumah subsidi (MBR), bagian dari kelas menengah, sekaligus dituduh "kaya" oleh sistem lain.
Artikel ini membedah alasan itu bisa terjadi, disertai simulasi kasus, serta implikasinya bagi pembuat kebijakan dan bagi brand yang berbicara kepada konsumen Indonesia.
Empat Kacamata, Empat Definisi
Klasifikasi ekonomi yang beredar di ruang publik Indonesia berasal dari setidaknya empat sistem berbeda. Masing-masing punya basis data, tujuan, dan unit pengukuran yang berlainan.
1. Desil BPS: berbasis pengeluaran, untuk pemeringkatan kesejahteraan
Desil membagi keluarga terdata ke dalam 10 kelompok berdasarkan peringkat kesejahteraan yang dihitung dari DTSEN, basis data terpadu hasil integrasi DTKS, Regsosek, dan P3KE. Desil 1 mewakili 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, dan Desil 10 mewakili 10% teratas. Desil bekerja sebagai peringkat relatif, bukan sebagai kelompok nominal rupiah, dan BPS menegaskan tidak pernah memublikasikan besaran pengeluaran menurut desil.
Kepmensos No. 79/HUK/Tahun 2025 mengatur pemanfaatan desil untuk penyaluran bantuan sosial, tanpa memuat tabel nominal apa pun. Penerima PKH dan bantuan sembako berada di desil 1 hingga 4, sedangkan penerima PBI BPJS Kesehatan mencakup desil 1 hingga 5 (Kompas.com, 2026). Ketentuan ini diperbarui melalui Kepmensos No. 22/HUK/Tahun 2026, yang tetap memakai pengelompokan 10 desil kesejahteraan keluarga berbasis DTSEN (Kompas.tv, 2026).
2. Kelas ekonomi ala Bank Dunia: berbasis pengeluaran, untuk analisis makro
BPS mengelompokkan penduduk ke dalam lima kelas ekonomi mengikuti metodologi Bank Dunia dalam laporan Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class (World Bank, 2019), dengan acuan garis kemiskinan nasional. Setiap kelas terbentuk sebagai kelipatan garis kemiskinan.
Garis kemiskinan direvisi setiap Maret dan September, sehingga batas rupiah tiap kelas ikut bergeser. Untuk menjaga konsistensi, tabel berikut memakai klasifikasi resmi BPS tahun 2024 yang memakai garis kemiskinan Maret 2024 sebesar Rp582.932 per kapita per bulan (Republika, 2024). Klasifikasi inilah yang menjadi dasar angka kelas menengah 47,85 juta jiwa yang diumumkan BPS.
Dengan sistem ini, jumlah kelas menengah Indonesia menyusut dari 57,33 juta jiwa (2019) menjadi 47,85 juta jiwa atau 17,13% populasi (2024). Sekitar 9,48 juta orang turun kelas dalam lima tahun. Pada periode yang sama, kelompok "menuju kelas menengah" membengkak dari 128,85 juta menjadi 137,50 juta jiwa atau 49,22% populasi (Tempo.co, 2024; GoodStats, 2026).
3. MBR: berbasis penghasilan, untuk subsidi perumahan
Kriteria MBR yang diatur Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (dahulu PUPR) memakai basis yang berbeda dari dua sistem sebelumnya. Kriteria ini berbasis penghasilan bulanan, dihitung per rumah tangga atau per individu, dan tidak dibagi jumlah anggota keluarga.
Peraturan Menteri PKP No. 5 Tahun 2025 (berlaku sejak 22 April 2025) memperluas cakupan MBR dari dua zona menjadi empat zona wilayah. Ketentuan ini dipertegas melalui Surat Keputusan Bersama Kemendagri dan Kementerian PKP yang diteken pada 19 Juni 2026 (DDTC News, 2025; CNN Indonesia, 2026).
Poin pentingnya, untuk pemohon yang sudah menikah, penghasilan dihitung dari gabungan suami dan istri. Skema Tapera menjadi pengecualian, karena menghitung penghasilan satu orang saja meski pemohon sudah menikah (GoodStats, 2025). Dua skema yang sama-sama disebut "MBR" pun bisa memakai cara hitung penghasilan yang berbeda, tergantung mekanisme pembiayaan rumah yang dipilih.
4. Garis kemiskinan versi Bank Dunia: ambang berbeda, hasil berbeda jauh
Lembaga yang berbeda juga memakai ambang batas (threshold) berbeda meski sama-sama mengukur kemiskinan. BPS memakai pendekatan Cost of Basic Needs (CBN), yaitu kebutuhan kalori dasar setara 2.100 kkal per hari ditambah kebutuhan non-pangan minimal, dan mencatat angka kemiskinan September 2024 sebesar 8,57% atau 24,06 juta jiwa. Pada periode yang sama, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook (April 2025) memperkirakan 60,3% penduduk Indonesia atau sekitar 171,8 juta jiwa hidup di bawah standar internasional US$6,85 PPP per hari (BPS, 2025; Tempo.co, 2025). Selisih lebih dari tujuh kali lipat ini bersumber dari perbedaan letak garis batas, dan kedua angka itu, menurut BPS, tidak saling bertentangan.
Simulasi: Satu Keluarga, Tiga Label yang Tampak Bertentangan
Untuk melihat kontradiksi ini secara konkret, mari simulasikan satu rumah tangga fiktif yang realistis, memakai angka resmi di atas.
Keluarga Pak Budi tinggal di Jabodetabek dan terdiri atas empat orang, yaitu Pak Budi, istri, dan dua anak.
Terapkan tiga sistem klasifikasi:
Kelas pengeluaran ala BPS dan Bank Dunia. Pengeluaran Rp3 juta per kapita berada di rentang Rp2.040.262 hingga Rp9.909.844, sehingga keluarga ini masuk kategori kelas menengah. Posisinya masih jauh dari ambang kelas atas di atas Rp9.909.844, apalagi dari label "super kaya".
Kriteria MBR Tapera (Zona 4 Jabodetabek, satu orang). Batas penghasilannya Rp14 juta. Penghasilan Pak Budi Rp7 juta memenuhi syarat sebagai MBR, sehingga ia berhak mengajukan rumah subsidi.
Tabel viral "super kaya" yang dibantah BPS. Pengeluaran per kapita di atas Rp3 juta dicap "super kaya", sehingga keluarga Pak Budi berada tepat di ambang kategori yang bahkan tidak diakui BPS sebagai metodologi resminya.
Ketiga hasil itu benar secara matematis. Yang berbeda adalah pertanyaan yang dijawab tiap sistem. Desil dan kelas ekonomi menjawab "seberapa sejahtera rumah tangga ini dibanding rumah tangga lain?", sementara MBR menjawab "apakah individu ini mampu membeli rumah komersial tanpa subsidi?". Keduanya menghasilkan jawaban yang tampak kontradiktif karena keduanya dirancang untuk pertanyaan yang berbeda.
Kenapa Publik Tetap Marah Meski Datanya Tidak Salah?
Di sinilah komunikasi kebijakan menjadi kunci. Ketika sebuah angka viral, seperti "pengeluaran Rp3 juta sama dengan super kaya", yang diingat publik adalah labelnya, bukan metodologi di baliknya. Warganet membaca tangkapan layar tabel dan judul di media sosial, bukan dokumen Kepmensos No. 79/HUK/Tahun 2025 tentang pemeringkatan kesejahteraan (Kompas.com, 2025).
Beberapa faktor memperbesar jarak persepsi ini:
Istilah yang bermuatan emosi. Kata "super kaya" membawa status sosial yang jauh lebih kuat daripada istilah teknis seperti "desil 10" atau "persentil 90". Begitu istilah emosional dipasangkan dengan angka yang terasa kecil bagi kelas menengah urban, reaksi defensif langsung muncul.
Rantai sumber data yang tidak jelas. Tabel yang viral pada Februari dan Agustus 2025 sama-sama diklaim berasal dari BPS padahal bukan produk resmi lembaga tersebut. Data resmi mudah dibajak konteksnya begitu keluar dari kanal resmi.
Kritik metodologi yang berdasar. Sebagian ekonom menilai pendekatan CBN perlu diperbarui agar mencerminkan struktur pengeluaran masyarakat modern yang kini mencakup internet, listrik stabil, dan transportasi sebagai kebutuhan dasar. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, termasuk yang kritis menyoroti relevansi metodologi kemiskinan BPS (Magdalene.co, 2025). Sebagian kemarahan publik karenanya berpijak pada substansi.
Tekanan struktural kelas menengah yang nyata. BPS mencatat rata-rata pengeluaran kelas menengah pada 2024 sekitar Rp3,35 juta per kapita per bulan (Investortrust.id, 2024). Bank Dunia mencatat konsumsi kelompok aspiring middle class hanya tumbuh sekitar 1,3% per tahun sepanjang 2019–2024, tertinggal dari 40% penduduk terbawah yang tumbuh 2–3% berkat bantuan sosial dan dari 10% teratas yang tumbuh sekitar 3% (Sakinah Finance, 2026). Ketika kondisi riil terasa berat, label "super kaya" atau bahkan "kelas menengah" terasa menyinggung.
Pelajaran komunikasinya sederhana dan sering diabaikan: cara menyampaikan data sama pentingnya dengan datanya. Angka yang benar secara teknis tetap bisa memicu backlash besar jika istilah dan pembingkaiannya mengabaikan cara publik awam memaknainya di luar konteks metodologis.
Untuk Pembuat Kebijakan, Ada Tiga Rekomendasi
Bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mengelola serta menyalurkan data kesejahteraan, tiga langkah berikut relevan untuk menekan risiko backlash serupa.
Pisahkan data teknis dari komunikasi publik. Istilah seperti "desil 10" atau "persentil kesejahteraan" jauh lebih netral daripada label bermuatan status seperti "kaya" atau "super kaya". Kepala BPS menegaskan DTSEN dipakai untuk pemeringkatan desil, dan pembedaan ini perlu tercermin pada bahasa yang sampai ke masyarakat.
Perkuat kontrol rantai distribusi data resmi. Empat kali dalam 17 bulan, tabel yang diklaim berasal dari BPS atau Kemensos ternyata bukan produk resmi kedua lembaga, tetapi tetap viral dan memicu kemarahan yang salah alamat. Bantahan berulang terbukti tidak memutus siklusnya. Yang dibutuhkan adalah kanal penjelasan permanen yang mudah dicari publik, misalnya laman tetap berisi penjelasan desil DTSEN beserta contoh tabel palsu yang pernah beredar, sehingga verifikasi tidak bergantung pada rilis reaktif tiap kali hoaks muncul.
Selaraskan definisi lintas kementerian. Kebijakan Tapera menyentuh definisi MBR berbasis penghasilan (Kementerian PKP) sekaligus berpotongan dengan persepsi publik soal kelas menengah dan kemiskinan berbasis pengeluaran (BPS). Ketika kedua definisi disosialisasikan terpisah tanpa penjelasan bahwa keduanya mengukur hal berbeda, publik akan mempertanyakan konsistensi kebijakan negara terhadap kelompok yang sama.
Untuk Brand dan Marketer: "Kelas Menengah" Perlu Dipakai dengan Hati-Hati
Bagi tim marketing dan riset konsumen, kontroversi ini memberi sinyal yang lebih luas daripada polemik kebijakan sesaat.
Kelas menengah adalah kelompok yang menyusut dan sensitif. Populasi kelas menengah versi BPS turun dari 57,33 juta (2019) menjadi 47,85 juta jiwa (2024), sekitar 9,48 juta orang turun kelas dalam lima tahun (Law-justice.co, 2024). Kampanye yang menyebut audiensnya "kelas menengah" tanpa nuansa berisiko terasa tone-deaf bagi konsumen yang justru merasa tertekan secara ekonomi.
Segmentasi berbasis pengeluaran berbeda dari daya beli riil. Kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah menyumbang 81,49% dari total konsumsi nasional pada 2024 (Republika, 2024), porsi yang sangat besar untuk hampir semua kategori produk. Pada saat yang sama, pertumbuhan konsumsi kelompok ini paling lambat. Kombinasi kontribusi besar dan pertumbuhan lambat membuka argumen jualan untuk kategori value, cicilan, dan trade-down premium, yaitu merek yang terasa naik kelas dengan harga yang tetap terjaga.
Hindari mengklaim angka pendapatan sebagai "standar kekayaan". Insiden viral ini membuktikan betapa cepat publik bereaksi negatif terhadap brand, institusi, atau media yang menyamakan nominal tertentu dengan status "kaya". Riset pasar dan positioning produk lebih aman memakai istilah deskriptif berbasis perilaku, misalnya "pengguna aktif transportasi online" atau "keluarga urban dengan dua sumber penghasilan", ketimbang label ekonomi generik.
Perluasan definisi MBR membuka pasar produk properti dan finansial. Kenaikan batas penghasilan MBR di Jabodetabek ke Rp12 juta hingga Rp14 juta memperluas kelompok yang sah disasar produk KPR subsidi, tabungan berjangka, dan asuransi mikro. Dengan populasi 'menuju kelas menengah' mencapai 137,50 juta jiwa per Susenas Maret 2024 dan ruang menabung untuk pendidikan yang menyempit ke sekitar Rp435 ribu per bulan (Sakinah Finance, 2026), ada peluang besar bagi produk keuangan yang menyasar spesifik kelompok rentan-transisi ini.
Persepsi kelas menggerakkan pembelian, bukan desil. Poin paling penting untuk marketer, orang yang secara statistik tergolong kelas menengah justru merasa dirinya tertekan. Keputusan konsumsi mengikuti persepsi kelas (perceived class), bukan posisi statistik. Brand yang membaca persepsi ini lebih akurat daripada yang hanya membaca angka desil.
Penutup
Perdebatan "pengeluaran Rp3 juta dianggap kaya" bukan soal siapa benar dan siapa salah. BPS benar bahwa metodologinya tidak dipakai seperti yang viral, dan publik benar bahwa Rp3 juta di kota besar terasa jauh dari kata berlebih. Akar masalahnya adalah empat sistem klasifikasi ekonomi yang berbeda tujuan dan unit ukur, tetapi dibaca publik seolah satu bahasa yang sama. Memahami perbedaan antara desil, kelas pengeluaran, kriteria penghasilan MBR, dan ambang kemiskinan internasional penting untuk meredam kegaduhan di media sosial, sekaligus krusial bagi siapa pun yang merancang kebijakan atau kampanye yang menyasar masyarakat Indonesia secara akurat.
Sumber
Antaranews.com. (2024, 30 Agustus). BPS sarankan penguatan kelas menengah karena kontribusinya tinggi. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/4297739/bps-sarankan-penguatan-kelas-menengah-karena-kontribusinya-tinggi
Badan Pusat Statistik. (2025, 1 Mei). Memahami perbedaan angka kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS. BPS-Statistics Indonesia. https://www.bps.go.id/en/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html
CNN Indonesia. (2026, 23 Juni). Pekerja gaji Rp14 juta bisa beli rumah subsidi, ini syaratnya. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260623155549-92-1372335/pekerja-gaji-rp14-juta-bisa-beli-rumah-subsidi-ini-syaratnya
DDTC News. (2025, 25 April). Menteri Perumahan naikkan batas penghasilan yang dikategorikan MBR. DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1810299/menteri-perumahan-naikkan-batas-penghasilan-yang-dikategorikan-mbr
GoodStats. (2025). Batas penghasilan dan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terbaru. GoodStats. https://goodstats.id/article/batasan-penghasilan-mbr-terbaru-SeEGC
GoodStats. (2026, 3 Maret). Penduduk kelas menengah Indonesia turun kelas. GoodStats. https://goodstats.id/article/penduduk-kelas-menengah-indonesia-turun-kelas-sQjhB
Investortrust.id. (2024, 30 Agustus). Kelas menengah turun 1,7 juta ke 47,8 juta orang dua tahun, ini profilnya. Investor Trust. https://investortrust.id/macro/39187/bps-kelas-menengah-indonesia-47-85-juta-orang-ini-profilnya
Kompas.com. (2024, 26 Desember). Kaleidoskop 2024: Mengemukanya fenomena masyarakat kelas menengah turun kelas. Kompas.com. https://money.kompas.com/read/2024/12/26/195459226/kaleidoskop-2024-mengemukanya-fenomena-masyarakat-kelas-menengah-turun-kelas
Kompas.com. (2025, 25 April). Zonasi batas maksimal penghasilan MBR yang bisa beli rumah subsidi. Kompas.com. https://www.kompas.com/properti/read/2025/04/25/053000821/zonasi-batas-maksimal-penghasilan-mbr-yang-bisa-beli-rumah-subsidi
Kompas.com. (2025, 26 Agustus). [Klarifikasi] Kemensos-BPS bantah kategorisasi berdasarkan pengeluaran, super kaya di atas Rp 3 juta. Kompas.com. https://www.kompas.com/cekfakta/read/2025/08/26/200200682/klarifikasi-kemensos-bps-bantah-kategorisasi-berdasarkan-pengeluaran
Law-justice.co. (2024, 1 September). Siapa saja kelas menengah Indonesia, ini data terbaru BPS. Law-justice.co. https://www.law-justice.co/artikel/173631/siapa-saja-kelas-menengah-indonesia-ini-data-terbaru-bps/
Magdalene.co. (2025). Pengeluaran 3 juta dicap super kaya. Magdalene.
Republika. (2024, 30 Agustus). BPS ungkap peran besar kelas menengah untuk ekonomi Indonesia. Republika Online. https://ekonomi.republika.co.id/berita/sj19l4423/bps-ungkap-peran-besar-kelas-menengah-untuk-ekonomi-indonesia
Sakinah Finance. (2026, 12 Januari). Nasib kelas menengah Indonesia: Bertahan atau turun kelas?. Sakinah Finance. https://www.sakinahfinance.com/nasib-kelas-menengah-indonesia-bertahan-atau-turun-kelas/
Tempo.co. (2024, 10 September). Membedah penurunan kelas menengah di Indonesia. Tempo.co. https://www.tempo.co/data/data/membedah-penurunan-kelas-menengah-di-indonesia-991156
Tempo.co. (2025, 29 Juli). Angka kemiskinan Indonesia: Perbedaan data BPS dan Bank Dunia. Tempo.co. https://www.tempo.co/ekonomi/angka-kemiskinan-indonesia-perbedaan-data-bps-dan-bank-dunia-2052494
World Bank. (2019). Aspiring Indonesia: Expanding the middle class. World Bank Group.
Catatan metodologis: seluruh angka penghasilan, pengeluaran, dan garis kemiskinan bersumber dari publikasi resmi BPS (Susenas) serta regulasi Kementerian PKP yang berlaku pada periode data diterbitkan. Garis kemiskinan direvisi setiap Maret dan September, misalnya Maret 2025 sebesar Rp609.160 dan September 2025 sebesar Rp641.443 per kapita per bulan (Antaranews.com, 2026), sehingga batas nominal tiap kelas ikut bergeser. Pembaca disarankan mengecek publikasi BPS dan Kementerian PKP terbaru untuk angka paling mutakhir.
