AI dan Ancaman PHK di Indonesia: Seberapa Nyata Risikonya?

Dunia kerja global sedang bergejolak. Berdasarkan laporan firma karier Challenger, Gray & Christmas, lebih dari 806.000 pekerjaan terhapus di AS hingga Juli 2025, sebuah angka yang melampaui total PHK sepanjang 2024 sebesar 761.358. Di sektor teknologi saja, 72.000 karyawan kehilangan posisinya dalam enam bulan pertama 2025, menurut data Layoffs.fyi yang dikompilasi Anadolu Agency.

Nama-nama besar ikut masuk dalam daftar ini. Microsoft memangkas 12.000 posisi pada paruh pertama 2025, termasuk 3.000 di bulan Mei, lalu mengumumkan rencana pengurangan tambahan sebanyak 9.000 karyawan. Intel, PayPal, dan HP juga melakukan hal serupa. Alasannya pun seragam, yakni efisiensi, transformasi digital, dan adopsi AI.

Indonesia pun merasakan tekanannya. Data Kementerian Ketenagakerjaan per pertengahan 2025 mencatat lebih dari 42 ribu pekerja terkena PHK, sementara jumlah pengangguran nasional masih bertengger di angka 7,28 juta orang. Lonjakan PHK di semester pertama 2025 mencapai 32,19 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Bukalapak menjadi salah satu contoh paling nyata: perusahaan ini menghentikan seluruh layanan marketplace produk fisik dan melakukan restrukturisasi besar yang berdampak pada sejumlah karyawan, didorong oleh tekanan profitabilitas dan perubahan strategi bisnis, bukan adopsi otomatisasi.

Ini sejalan dengan para analis yang mengingatkan bahwa AI bukanlah satu-satunya faktor. Perang tarif antarnegara, ketidakstabilan geopolitik, dan suku bunga tinggi turut memperburuk kondisi. Otomatisasi hanya mempercepat efisiensi yang memang sudah ingin dilakukan perusahaan, bukan menciptakan tekanan dari nol.

Angka-angka global memang terasa menakutkan. Namun posisi Indonesia dalam peta risiko AI sebenarnya lebih kompleks dari sekadar "ikut terdampak".

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) per Februari 2026, tingkat adopsi AI di Indonesia telah mencapai 92 persen. Namun, Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa angka adopsi yang tinggi ini belum diiringi pemanfaatan yang produktif. "Walau dengan adopsi AI 92 persen, penggunaan AI untuk produktivitas di Indonesia masih minim," ujar Meutya dalam acara kelulusan program Google for Startups Accelerator di Jakarta, 24 Februari 2026.

Artinya, AI sudah sangat luas digunakan masyarakat Indonesia, tetapi sebagian besar belum diterjemahkan menjadi penciptaan nilai ekonomi atau peningkatan produktivitas yang nyata. Inilah celah yang justru menjadi tantangan: adopsi tinggi tanpa produktivitas tinggi berarti potensi AI belum termanfaatkan, sementara risiko disrupsi tenaga kerjanya tetap berjalan.

Sebagai data pendukung, riset Anthropic (2025) bertajuk Labor Market Impacts of AI: A New Measure and Early Evidence yang dikutip Suar.id mengukur tingkat paparan nyata (observed exposure) AI terhadap dunia kerja. Dengan metrik ini, paparan AI di Indonesia tercatat 14,1 persen yang menempatkan Indonesia di posisi menengah kawasan ASEAN, di bawah Filipina (20,1 persen) namun di atas Thailand (12,4 persen), Laos (7,8 persen), dan Kamboja (5,7 persen). Rendahnya angka paparan ini mencerminkan karakteristik pasar tenaga kerja Indonesia yang masih didominasi sektor informal dan pekerjaan fisik lapangan.

Kombinasi kedua data ini memberi gambaran yang menarik: masyarakat Indonesia cepat mengadopsi AI sebagai pengguna, tetapi paparannya terhadap risiko otomatisasi pekerjaan masih relatif rendah dibanding tetangga seperti Filipina. Ini bukan kabar baik tanpa syarat, melainkan jeda yang sempit sebelum gelombang berikutnya tiba.

Tidak semua pekerjaan menanggung risiko yang sama. Berdasarkan sejumlah laporan yang terbit pada 2025 dan 2026, pola ancaman terbagi cukup jelas.

Pekerjaan yang paling rentan adalah yang bersifat repetitif dan berbasis aturan. Kasir supermarket dan teller bank sudah merasakan dampaknya paling nyata, seiring meluasnya sistem self-checkout dan aplikasi perbankan digital. Setelahnya, petugas entri data, operator gerbang tol, dan resepsionis perkantoran turut mengikuti, sebab deskripsi kerja mereka bisa diterjemahkan menjadi algoritma.

Sektor akuntansi level pemula juga masuk dalam daftar ini. Pembukuan, perhitungan pajak dasar, dan kategorisasi transaksi kini dapat dilakukan oleh perangkat lunak yang lebih cepat dan lebih akurat dari manusia. Temuan ini sejalan dengan analisis McKinsey, yang mengidentifikasi bahwa aktivitas mengumpulkan dan memproses data adalah salah satu kategori yang paling mudah diotomatisasi mesin, sehingga berpotensi menggeser banyak tenaga kerja di bidang seperti pembukuan, pekerjaan paralegal, akuntansi, dan pemrosesan transaksi back-office.

Namun ada ironi yang menarik di sini. Sektor kreatif, analitis, dan relasional, yang selama ini justru dianggap "lunak", ternyata lebih tahan terhadap otomatisasi. Ini bukan karena AI tidak bisa menyentuhnya, melainkan karena nilai pekerjaannya terletak pada penilaian, empati, dan konteks, yaitu hal-hal yang belum bisa diukur dan direplikasi mesin secara konsisten. McKinsey menyebut otomatisasi berdampak lebih kecil pada pekerjaan yang melibatkan pengelolaan manusia, penerapan keahlian, dan interaksi sosial.

Narasi tentang AI dan PHK sering berhenti di angka yang menakutkan. Padahal gambar lengkapnya jauh lebih bernuansa dari itu.

Di sisi lain dari 244.851 PHK teknologi global sepanjang 2025, investasi ke perusahaan AI justru memecahkan rekor. Startup global mengumpulkan USD 297 miliar hanya dalam kuartal pertama 2026, menurut laporan yang dikutip Asosiasi Artificial Intelligence Indonesia. Deloitte dan JPMorgan memproyeksikan pasar AI dan cloud computing akan tumbuh dengan rata-rata investasi global naik 29 persen per tahun hingga 2028.

Di Asia Tenggara, AI berpotensi berdampak pada 164 juta pekerja (sekitar 57 persen tenaga kerja kawasan), dengan perempuan dan Gen Z menanggung beban terbesar: lebih dari 70 persen pekerja perempuan dan hingga 76 persen tenaga kerja muda berada di peran yang akan terotomasi atau terdisrupsi, mengutip laporan Access Partnership (17 Januari 2025) via Modern Diplomacy. Masalahnya bukan sekadar hilang atau tidaknya pekerjaan, melainkan celah keterampilan yang menganga: sebagian besar tenaga kerja yang terdampak tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk mengisi peran-peran baru yang muncul. Ini bukan paradoks kecil, melainkan celah struktural yang, jika dibiarkan, akan memperlebar ketimpangan alih-alih menyempitkannya.

Proyeksi jangka panjangnya tetap serius. Oxford Economics, dalam laporan bersama Cisco bertajuk Technology and the Future of ASEAN Jobs, memperkirakan teknologi akan menggeser sekitar 28 juta pekerja di kawasan ASEAN pada 2028. Namun laporan itu menekankan bahwa pekerjaan cenderung berevolusi ketimbang lenyap sepenuhnya, sehingga tantangan terbesarnya bukan hilangnya pekerjaan, melainkan kebutuhan reskilling yang masif bagi tenaga kerja kawasan.

Proyeksi jangka panjang dari McKinsey memperkuat gambaran ini. Dalam laporan Jobs Lost, Jobs Gained, McKinsey memperkirakan antara 400 juta hingga 800 juta orang di seluruh dunia berpotensi tergeser oleh otomatisasi pada 2030. Dari jumlah itu, 75 juta hingga 375 juta orang mungkin perlu beralih kategori pekerjaan dan mempelajari keterampilan baru, bukan kehilangan pekerjaan secara permanen. Perbedaan ini penting: tantangan utamanya bukan lenyapnya pekerjaan, melainkan kesiapan tenaga kerja untuk bertransisi ke peran baru.

Indonesia punya jeda. Tingkat paparan AI yang masih relatif rendah memberi ruang, tetapi ruang itu tidak gratis dan tidak permanen. Apalagi dengan adopsi AI yang sudah mencapai 92 persen, masyarakat sudah akrab dengan teknologinya, yang belum matang justru pemanfaatannya untuk produktivitas dan kesiapan menghadapi disrupsinya.

Yang dibutuhkan sekarang adalah rencana yang presisi. Indonesia memerlukan rencana presisi dalam memetakan sektor mana yang paling rentan dalam lima tahun ke depan. Kita juga butuh presisi dalam merancang program reskilling yang benar-benar menyasar pekerja yang terancam, bukan hanya yang sudah siap belajar. Terakhir, kita memerlukan regulasi yang matang, sehingga adopsi AI oleh korporasi tidak memindahkan beban ke tenaga kerja tanpa jaring pengaman yang memadai.

Maka pertanyaan sesungguhnya bukan "apakah AI akan mengambil pekerjaan kita?" Pertanyaannya adalah siapa yang memutuskan siapa yang mendapat pekerjaan baru itu, dan apakah keputusan itu sedang dibuat sekarang atau menunggu sampai terlambat?

Sumber Data

Kementerian Ketenagakerjaan RI. Data PHK Januari–Juni 2025 via platform Satudata Kemnaker (42.385 pekerja, naik 32,19%). Dikutip via VIVA.co.id dan Republika.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Tingkat adopsi AI Indonesia 92 persen, pernyataan Menkomdigi Meutya Hafid, 24 Februari 2026. https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/adopsi-ai-92-persen-pemerintah-jadikan-ai-pilar-produktivitas-nasional

Challenger, Gray & Christmas. Laporan PHK Amerika Serikat hingga Juli 2025 (806.383 pekerjaan, naik 75% YoY). https://www.challengergray.com

RationalFX via Network World. PHK sektor teknologi global 2025 (244.851 pekerjaan). https://www.networkworld.com/article/4114572/global-tech-sector-layoffs-surpass-244000-in-2025.html

Anthropic. (2025). Labor Market Impacts of AI: A New Measure and Early Evidence. Metrik observed exposure, paparan AI Indonesia 14,1% dan perbandingan ASEAN. Dikutip via Suar.id.

Access Partnership. (17 Januari 2025). Dampak AI terhadap 164 juta pekerja Asia Tenggara. Dikutip via Modern Diplomacy. https://moderndiplomacy.eu/2025/06/21/ai-and-impact-on-employment-in-southeast-asia/

McKinsey Global Institute. Jobs Lost, Jobs Gained: What the Future of Work Will Mean for Jobs, Skills, and Wages. https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages

Oxford Economics & Cisco. (2018). Technology and the Future of ASEAN Jobs. Teknologi menggeser sekitar 28 juta pekerja ASEAN pada 2028; pekerjaan berevolusi, bukan hilang. https://www.oxfordeconomics.com/resource/dd577680-7297-4677-aa8f-450da197e132/