Belanja Jajan Warga Jakarta Naik, Harga Makanan Tidak Naik Signifikan

Badan Pusat Statistik mencatat nilai usaha penyediaan akomodasi dan makan-minum di Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp198.290,57 miliar pada 2025, naik dari Rp178.510,88 miliar setahun sebelumnya. Setelah dibersihkan dari faktor harga, sektor ini tumbuh 9,33 persen, yakni lebih cepat daripada 8,31 persen di 2024, meskipun masih di bawah 9,69 persen di 2023. Porsinya dalam ekonomi kota naik dari 4,85 menjadi 5,05 persen, melanjutkan kenaikan berturut-turut sejak 2021 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2026a, Tabel 13.1.1, 13.1.3, dan 13.1.4). Angka 2025 masih berstatus sangat sementara dan dapat direvisi BPS.

Sektor ini menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi di Jakarta sepanjang 2025, mengungguli transportasi dan pergudangan (8,69 persen) serta jasa lainnya (8,46 persen). Melansir Berita Resmi Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta (2026b), ekonomi Jakarta secara keseluruhan tumbuh 5,21 persen, naik dari 4,91 persen pada 2024.

Belanja rumah tangga di Jakarta bergerak searah dengan pertumbuhan usahanya, berbeda dari pola Bandung.

Lewat survei rumah tangga tahunan (Susenas) Maret, BPS mencatat rata-rata belanja warga Jakarta untuk makanan dan minuman jadi naik dari Rp476.836 menjadi Rp503.469 per orang per bulan. Kenaikannya 5,59 persen (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2026a, Tabel 11.1).

Kedua angka ini mengukur hal berbeda. Nilai usaha mencakup pesanan kantor, katering, dan hotel, bukan hanya belanja rumah tangga warga Jakarta, sehingga keduanya tidak bisa dijumlahkan atau dibandingkan langsung secara hitungan. Arahnya tetap terbaca: di Jakarta, pertumbuhan usaha makan-minum berjalan seiring dengan naiknya belanja rumah tangga, sementara di Bandung keduanya bergerak berlawanan.

Satu catatan: meski nilainya naik, porsi makanan dan minuman jadi dalam total belanja warga Jakarta turun tipis dari 17,06 menjadi 17,00 persen. Penyebabnya adalah total belanja yang naik lebih cepat, yaitu 6,01 persen, sementara belanja makanan dan minuman jadi hanya naik 5,59 persen. Di dalam anggaran makanan, pos ini tetap dominan dengan menyerap 43,65 persen dari seluruh belanja pangan warga Jakarta yang tercatat Rp1.153.404 per orang per bulan.

Kenaikan belanja tersebut berasal dari peningkatan konsumsi, bukan kenaikan harga.

BPS mengukur harga lewat indeks, dengan tahun 2022 sebagai patokan senilai 100. Untuk kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran di Jakarta, indeksnya 106,06 pada Januari 2025 dan 106,69 pada Desember 2025, atau naik 0,59 persen dalam setahun (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2026a, Tabel 10.1.1).

Ukuran kedua datang dari neraca regional. Indeks implisit harga sektor penyediaan akomodasi dan makan minum bergerak dari 164,84 pada 2024 menjadi 167,48 pada 2025, atau naik 1,60 persen. Perlu dicatat bahwa ini perbandingan antartahun, bukan pergerakan di dalam tahun 2025.

Dengan dua ukuran harga tersebut, kenaikan belanja nominal 5,59 persen menyisakan kenaikan riil di kisaran 3,9 sampai 5,0 persen. Angka ini bersifat indikatif karena periodenya tidak berimpit. Susenas membandingkan Maret 2024 dengan Maret 2025, sedangkan indeks harga bulanan yang tersedia di publikasi ini hanya mencakup 2025 dan indeks implisitnya bersifat tahunan. Deflator yang benar-benar sepadan, yaitu IHK kelompok restoran Maret 2024 terhadap Maret 2025, tidak tersedia dalam sumber yang digunakan. Meski begitu, dengan dua batas yang sama-sama rendah, kesimpulannya tetap berdiri: warga Jakarta benar-benar menambah konsumsi makan di luar rumah, bukan sekadar membayar lebih mahal untuk jumlah yang sama.

Membandingkan Januari dengan Desember 2025 untuk setiap kelompok pengeluaran memberi gambaran yang lebih tajam daripada membaca level indeksnya.

Lonjakan indeks umum sebesar 4,20 persen sepanjang 2025 sebagian besar berasal dari kelompok perumahan dan energi, sebagai akibat berakhirnya diskon tarif listrik pada awal tahun. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi pendorong kedua. Ukuran resmi inflasi Jakarta 2025 tetap 2,637 persen secara tahun ke tahun, naik dari 1,487 persen pada 2024 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2026a, Statistik Kunci).

Kesimpulan praktisnya untuk brand: biaya makan di luar rumah di Jakarta hampir tidak naik sepanjang 2025, dan biaya berkegiatan juga nyaris diam di tempat dengan kenaikan 0,78 persen. Kenaikan harga yang dirasakan rumah tangga Jakarta datang dari tagihan energi dan dari perawatan pribadi, bukan dari harga jajan maupun harga tiket hiburan.

Kenaikan belanja makanan dan minuman jadi terjadi bersamaan dengan kenaikan pada hampir seluruh pos belanja lain.

Pola Jakarta merupakan kebalikan dari Bandung. Empat pos yang paling mudah dipangkas ketika anggaran menyempit, yakni barang tahan lama, keperluan pesta, pakaian, dan aneka barang dan jasa, justru naik paling kencang. Sementara biaya perumahan yang tidak bisa ditunda praktis diam di tempat, bahkan turun tipis 0,15 persen. Porsi perumahan dalam total belanja pun mengecil dari 34,27 menjadi 32,28 persen.

Karena ini survei sampel, besaran untuk satu tahun dan satu provinsi sebaiknya dibaca sebagai gambaran, bukan angka pasti. Keseragaman arahnya lebih meyakinkan, dan arah itu konsisten dengan data konsumsi rumah tangga dalam neraca regional.

Baris rokok perlu dilihat skalanya. Rp88.208 per orang per bulan setara 7,65 persen dari seluruh belanja makanan warga Jakarta. Angka itu masih melebihi belanja padi-padian (Rp82.352), ikan dan sejenisnya (Rp85.029), sayur (Rp82.972), daging (Rp70.168), buah (Rp68.013), serta telur dan susu (Rp64.751). Ini angka rata-rata seluruh penduduk, termasuk anak-anak dan yang tidak merokok, sehingga menunjukkan bobot rokok dalam anggaran rumah tangga, bukan pengeluaran per perokok.

Data neraca regional menegaskan arah yang sama. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Jakarta menguat tiga tahun berturut-turut, yaitu 5,05 persen (2023), 5,23 persen (2024), dan 5,25 persen (2025). Angka itu berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi kota sebesar 5,21 persen (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2026a, Tabel 13.1.10).

Angka totalnya memang naik 16,71 persen. Masalahnya, jumlah lokasi yang dicatat juga berubah drastis.

Melansir data Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dihimpun BPS Provinsi DKI Jakarta (2026a, Tabel 8.5), total kunjungan ke obyek wisata unggulan Jakarta naik dari 21.743.326 pada 2024 menjadi 25.376.266 pada 2025, atau tumbuh 16,71 persen.

Pada 2024, BPS hanya melaporkan tujuh lokasi wisata unggulan. Pada 2025, jumlahnya melompat menjadi 29 lokasi. Sebanyak 5,36 juta kunjungan pada 2025 berasal dari 22 lokasi yang tidak tercatat pada 2024, sementara tujuh lokasi yang tercatat pada kedua tahun itu justru turun 8 persen. Karena itu, kenaikan total 16,71 persen terutama mencerminkan bertambahnya lokasi yang masuk dalam pencatatan.

Penurunan pada subset tujuh lokasi berasal dari dua obyek terbesar, yaitu Ancol dan Monas, yang bersama-sama kehilangan 5.440.105 kunjungan. Kenaikan di Ragunan, TMII, dan sejumlah museum tidak cukup menutupinya.

Empat alasan membuat angka ini tidak layak dipakai sebagai bukti perubahan perilaku konsumen.

Pertama, lima dari tujuh seri bergerak lebih dari 40 persen dalam satu tahun, tiga di antaranya tiga digit. Pola seperti ini adalah tanda khas perubahan cara pencatatan, bukan perubahan minat.

Kedua, ada baris yang tercatat nol di data BPS. Namun, ada penjelasan mengenai angka tersebut. Planetarium Jakarta baru dibuka kembali pada akhir Desember 2025 setelah sebelumnya ditutup. Setelah dibuka kembali, jumlah pengunjungnya mencapai 30.406 orang hingga 12 Februari 2026 (Berita Jakarta, 2026a). Karena itu, angka nol pada 2025 perlu dibaca bersama periode operasionalnya, bukan sebagai ukuran minat pengunjung sepanjang tahun.

Ketiga, dua lokasi yang menyeret angka turun sebagian besar gratis. Kawasan Monas dapat dimasuki tanpa tiket, dan hanya Tugu Monas yang berbayar. Sepanjang 2025 kawasan ini juga beberapa kali ditutup untuk kegiatan kenegaraan, di antaranya upacara HUT ke-80 TNI pada 5 Oktober 2025, dan Tugu Monas menutup kunjungan setiap Senin untuk pemeliharaan. Penurunan 39,5 persen lebih mungkin mencerminkan perubahan definisi yang dihitung dan penutupan operasional daripada perpindahan selera.

Keempat, sebagian besar lokasi baru justru gratis. Kawasan Kota Tua (2.380.125), Pos Bloc (396.441), Tebet Eco Park (390.329), dan Taman Lapangan Banteng (145.958) tidak menarik tiket masuk kawasan. Menyimpulkan bahwa warga meninggalkan tempat berbayar dari tabel yang baru mulai menghitung tempat gratis pada 2025 akan menghasilkan kesimpulan yang dibuat oleh metodenya sendiri.

Di sisi lain, jumlah perjalanan wisatawan nusantara ke Jakarta naik dari 87.233.238 menjadi 99.396.992 perjalanan, atau tumbuh 13,94 persen (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2026a, Tabel 8.7). Satuannya perjalanan, bukan orang, dan sebagian besar merupakan perjalanan warga Jakarta di dalam wilayahnya sendiri. Karena satuannya berbeda dari kunjungan berbasis pencatatan pengelola, kedua seri ini tidak dapat dikontraskan langsung.

Dua destinasi raksasa Jakarta, yaitu Ancol dan Monas, kehilangan volume kunjungan tercatat. Di sisi lain, jumlah lokasi yang diakui sebagai obyek wisata unggulan bertambah dari tujuh menjadi dua puluh sembilan. Data ini menunjukkan lokasi yang dicatat bertambah, tetapi belum menunjukkan bahwa pengunjung benar-benar berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Kesimpulan yang lebih jauh dari itu akan melampaui apa yang bisa ditanggung sumbernya.

Dengan lebih banyak lokasi yang diakui sebagai obyek wisata, ruang gratis yang tidak menuntut tiket masuk menjadi makin penting. Di Jakarta, ruang itu sangat sedikit.

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta mencatat 1.456 taman dengan total luas 4.614.682,58 meter persegi atau 461,47 hektare (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2026a, Tabel 8.10). Dengan luas Provinsi DKI Jakarta 660,98 kilometer persegi (Tabel 1.1.1), angka tersebut setara 0,70 persen dari luas wilayah. Dengan penduduk 10.669.700 jiwa, luas itu setara sekitar 0,43 meter persegi taman per warga.

Penamaan tahunnya perlu dicatat karena tidak konsisten antar-tabel. Tabel 8.10 melabeli angka ini sebagai 2025, sementara Tabel 8.9 menyajikan rincian per wilayah dengan total yang identik namun berjudul 2024, dan daftar isi publikasi menyebut tabel yang sama untuk 2023. Artikel ini mengikuti penamaan Tabel 8.10, dan angka 461,47 hektare di sini mengikuti tahun yang tercantum pada tabel tersebut.

Angka 461,47 hektare tersebut hanya mencakup kategori taman. Ruang terbuka hijau Jakarta secara keseluruhan, yang juga meliputi jalur hijau, hutan kota, pemakaman, dan kebun bibit, tercatat 3.703,56 hektare atau 5,59 persen dari luas wilayah, naik dari 3.446 hektare atau 5,3 persen pada 2024. Angka ini disampaikan Wakil Gubernur Rano Karno dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran 2025 di Rapat Paripurna DPRD, dilansir ANTARA (2026).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), menetapkan proporsi ruang terbuka hijau kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah, dengan sekurang-kurangnya 20 persen berupa RTH publik. Karena 3.703,56 hektare merupakan RTH publik yang dikelola dinas, pembanding yang tepat adalah target 20 persen, bukan 30 persen.

Sebarannya juga timpang. Jakarta Selatan memiliki 535 taman seluas 146,20 hektare, disusul Jakarta Timur (293 taman, 119,92 hektare), Jakarta Barat (285 taman, 73,54 hektare), Jakarta Utara (239 taman, 83,74 hektare), dan Jakarta Pusat (104 taman, 38,07 hektare). Kepulauan Seribu tidak memiliki taman yang tercatat.

Jumlah tersebut praktis tidak bergerak dari tahun sebelumnya. Karena itu kerumunan besar di Jakarta hampir selalu membutuhkan ruang yang dibuka sementara, yaitu jalan yang ditutup, kawasan yang diizinkan, atau venue yang disewa.

Car Free Day adalah ruang gratis terbesar di Jakarta, dan cakupannya justru sedang diperluas, berbeda dari pola pemangkasan di Bandung.

CFD Sudirman-Thamrin: setiap Minggu, pukul 05.30 sampai 10.00 WIB. Koridor utama sekaligus titik paling ramai, membentang dari Bundaran Senayan hingga Bundaran Hotel Indonesia.

CFD Rasuna Said: setiap Minggu, pukul 05.30 sampai 09.00 WIB, sepanjang 4,4 kilometer. Jamnya dipersingkat untuk menghindari benturan dengan jadwal ibadah di kawasan tersebut.

Frekuensi: sekitar 48 sampai 50 sesi dalam setahun penuh, di luar peniadaan karena hari besar dan kegiatan berskala nasional.

Kegiatan warga: lari, jalan santai, bersepeda, senam komunitas, dan pertunjukan seni budaya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memajukan jam pelaksanaan dari pukul 06.00 menjadi 05.30 WIB sejak 1 Juni 2026, dan mengumumkan jadwal baru kedua koridor lewat akun resmi Dinas Perhubungan (CNBC Indonesia, 2026).

Koridor Rasuna Said melalui tiga tahap. Uji coba perdana digelar 10 Mei 2026, ditiadakan sementara pada 17 Mei 2026 untuk evaluasi teknis, lalu berjalan rutin setiap Minggu sejak 7 Juni 2026. Peresmian seremonialnya berlangsung 22 Juni 2026, bertepatan dengan HUT ke-499 Jakarta (Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, 2026; detikcom, 2026a).

Untuk menopang koridor baru itu, Dishub menyiapkan sepuluh rute alternatif pengalihan lalu lintas, empat kantong parkir off street dengan kapasitas 1.914 ruang mobil dan 1.910 ruang sepeda motor, tujuh rute Transjakarta, serta dua rute LRT Jabodebek.

Ada aturan CFD yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan brand. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor menyebutkan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan bertema lingkungan hidup, olahraga, serta seni dan budaya. Ayat (2) melarang pemanfaatannya untuk kepentingan partai politik. Aktivitas komersial berjalan lewat mekanisme izin partisipasi, dan partisipan yang melanggar dapat dikenai sanksi.

Artinya, badan jalan CFD Jakarta tidak tersedia untuk penjualan langsung. Yang tersedia adalah partisipasi bertema olahraga, seni, budaya, atau lingkungan hidup, dan statusnya perlu dikonfirmasi lebih dulu ke penyelenggara.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta merilis data pengunjung HBKB tingkat provinsi. Di koridor Sudirman-Thamrin, jumlah pengunjung turun dari 29.256 orang pada 3 Mei 2026 menjadi 13.759 orang pada 10 Mei 2026, atau berkurang sekitar 52,97 persen. Penurunan itu bertepatan dengan uji coba perdana CFD Rasuna Said, dan Dishub membacanya sebagai bukti koridor baru berhasil memecah konsentrasi kerumunan (detikcom, 2026b).

Angka ini berasal dari dua Minggu berurutan dan tidak bisa diperlakukan sebagai rata-rata tahunan. Meski begitu, ini satu-satunya ukuran kuantitatif keramaian CFD Jakarta yang tersedia dari sumber resmi. Implikasinya untuk brand: kerumunan yang tadinya terpusat di Sudirman-Thamrin sekarang terbagi dengan koridor kedua.

CFD Jakarta memiliki dasar hukum yang memungkinkan peniadaan mendadak. Pasal 5 ayat (1) Pergub 12/2016 menyatakan pelaksanaan HBKB dapat dibatalkan jika pada waktu yang bersamaan juga dilaksanakan kegiatan atau event yang bersifat khusus, baik nasional maupun internasional, yang memerlukan pengaturan lalu lintas dan pengamanan yang bersifat khusus.

Dalam praktiknya, ketentuan itu dipakai beberapa kali sepanjang 2026:

• 31 Mei 2026: HBKB ditiadakan karena Hari Raya Waisak 2570.

• 14 Juni 2026: HBKB di Sudirman-Thamrin dan Rasuna Said ditiadakan karena penyelenggaraan BTN Jakarta International Marathon 2026 (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2026).

• 28 Juni 2026: HBKB Rasuna Said ditiadakan agar seluruh kegiatan HUT Jakarta dan Hari Bhayangkara terpusat di Sudirman-Thamrin (Berita Jakarta, 2026b).

Kasus 28 Juni berbeda dari yang lain. HBKB Rasuna Said ditiadakan untuk memusatkan seluruh kegiatan di satu koridor, bukan karena ada acara lain di lokasi yang sama. Artinya, berjalannya satu koridor tidak menjamin koridor lain tetap berjalan pada hari yang sama.

Berbeda dengan Bandung, peniadaan CFD Jakarta sejauh ini tidak dikaitkan dengan efisiensi anggaran, dan koridornya justru bertambah satu pada 2026. Namun risiko pembatalannya tetap ada, dan pengumumannya kerap terbit hanya beberapa hari sebelum pelaksanaan.

BTN Jakarta International Marathon menunjukkan pola berbeda dari CFD dan objek wisata: pesertanya terus bertambah. Ajang ini diikuti 31.000 pelari pada 29 Juni 2025, sekitar dua kali lipat dari 15.000 peserta pada 2024, dengan rincian 4.000 peserta maraton, 13.000 setengah maraton, dan 14.000 kategori 10K (PT Bank Tabungan Negara, 2025).

Pada 2026, penyelenggaraannya diperluas menjadi dua hari pada 13 dan 14 Juni dengan tambahan kategori 5K, dan menarik lebih dari 45.500 peserta, termasuk 1.012 pelari internasional dari 52 negara. Rinciannya 8.600 peserta maraton, 16.400 setengah maraton, 15.000 kategori 10K, dan 5.500 kategori 5K (PT Bank Tabungan Negara, 2026).

Tanggalnya ditetapkan jauh hari, jumlah pesertanya terhitung, dan pelaksanaannya berjalan meski CFD ditiadakan. Bahkan CFD-lah yang mengalah untuk ajang ini.

Pertumbuhan pesertanya, dari 15.000 (2024) ke 31.000 (2025) lalu lebih dari 45.500 (2026), menandakan warga Jakarta tetap bersedia membayar untuk berkegiatan ketika ajangnya punya tanggal tetap, pendaftaran yang terhitung, dan komunitas pendukung yang jelas.

Struktur umur penduduk Jakarta lebih tua daripada anggapan umum tentang kota yang didominasi anak muda. Kelompok umur terbesar adalah 35–39 tahun dengan 846.654 jiwa, disusul 40–44 tahun (835.977) dan 45–49 tahun (820.771). Kelompok 30–34 tahun berada di urutan keempat dengan 813.585 jiwa, diikuti 20–24 tahun (811.988) dan 25–29 tahun (811.132). Total usia 15–29 tahun mencapai 2.428.854 orang, atau 22,8 persen penduduk (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2026a, Tabel 3.1.2).

Dari survei ketenagakerjaan Agustus 2025, angkatan kerja Jakarta berjumlah 5.458.799 orang, dengan 330.335 di antaranya menganggur. Tingkat pengangguran terbuka 6,05 persen, turun dari 6,21 persen pada 2024 dan 6,53 persen pada 2023. Tingkat partisipasi angkatan kerja 64,75 persen, turun dari 65,10 persen (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2026a, Tabel 3.2.3 dan Statistik Kunci; BPS Provinsi DKI Jakarta, 2025).

Sebanyak 2.971.824 orang berusia 15 tahun ke atas berada di luar angkatan kerja, kelompok yang jarang dihitung secara rinci. Angka ini sering dibaca sebagai satu massa besar yang bebas di hari kerja, padahal rinciannya berbeda.

Kelompok terbesar adalah pengurus rumah tangga sebanyak 1.836.505 orang, dan 87,3 persen di antaranya perempuan. Mereka ada di kota pada hari kerja, tetapi terikat pekerjaan rumah yang tidak dibayar. Waktu luangnya berpola, yaitu di sela antar-jemput sekolah, belanja harian, dan urusan rumah. Mereka juga berada di kelurahan tempat tinggal, bukan di koridor komersial.

Kelompok kedua, yakni 785.842 pelajar dan mahasiswa, baru bisa ditemui setelah jam sekolah usai, yaitu sore hari di sekitar sekolah dan kampus.

Perbedaan waktu tersebut membuka dua kesempatan aktivasi di luar akhir pekan, yaitu hari kerja di sekitar tempat tinggal untuk pengurus rumah tangga dan sore hari di sekitar sekolah atau kampus untuk pelajar dan mahasiswa. Lebih dari 2,6 juta orang di Jakarta memiliki pola aktivitas yang berbeda dari pekerja kantoran, dan keduanya jauh lebih sedikit diperebutkan daripada slot akhir pekan.

Beberapa implikasi berikut paling relevan untuk brand yang beroperasi di Jakarta.

1. Jakarta tumbuh berbeda dari Bandung, jadi strateginya juga perlu berbeda. Di Bandung, anggaran jajan menyusut meski harga stabil. Di Jakarta, anggaran jajan tumbuh riil sekitar 4 sampai 5 persen, dan harga juga stabil, sehingga diskon harga menyasar hambatan yang sebenarnya tidak ada di Jakarta. Yang berubah di Jakarta adalah pilihan tempat berkegiatan warganya, sementara anggaran belanja mereka tetap tumbuh.

2. Data kunjungan obyek wisata belum layak jadi dasar keputusan. Data ini cocok untuk melihat lokasi mana yang mulai diakui pemerintah kota sebagai destinasi, tapi tidak cukup untuk mengukur pergeseran selera konsumen. Tabel 8.5 melompat dari tujuh menjadi dua puluh sembilan lokasi dalam satu tahun, memuat satu baris bernilai nol, dan menghasilkan dua angka pertumbuhan yang berlawanan tergantung subset yang dipilih. Kalau perpindahan destinasi menjadi asumsi kerja brand, konfirmasi lebih dulu dengan data tiket, footfall, atau mobility dari pihak ketiga.

3. Ruang publik gratis di Jakarta memang langka, bukan cuma terasa langka. Dengan 0,43 meter persegi taman per warga dan jumlah taman yang praktis tidak bertambah, ruang publik gratis di Jakarta tidak cukup untuk menampung aktivasi berskala besar. Kompetisi pun terpusat pada dua koridor CFD dan pada venue berbayar, dan keduanya mahal, baik dari sisi biaya maupun waktu tunggu.

4. CFD punya aturan, jadwal, dan risiko yang perlu diperhitungkan. Jalur HBKB hanya dapat digunakan untuk kegiatan bertema lingkungan hidup, olahraga, serta seni dan budaya, lewat mekanisme izin partisipasi, dan pelaksanaannya bisa ditiadakan mendadak. Jamnya juga berbeda antar-koridor: Sudirman-Thamrin berlangsung sampai pukul 10.00, Rasuna Said sampai pukul 09.00. Konfirmasi status dan jadwal ke Dinas Perhubungan di awal perencanaan, bukan menjelang hari pelaksanaan. Keramaian Sudirman-Thamrin sendiri sudah berubah sejak Rasuna Said dibuka: data Dishub mencatat penurunan pengunjung sebesar 52,97 persen dalam satu pekan, bertepatan dengan uji coba koridor baru. Perencanaan yang masih memakai asumsi keramaian sebelum Juni 2026 kemungkinan besar melebihkan jumlah orang yang akan ditemui di sana.

5. Event berbayar berbasis pendaftaran adalah format paling terukur di Jakarta. BTN Jakarta International Marathon tumbuh dari 15.000 ke lebih dari 45.500 peserta dalam dua tahun. Format dengan tanggal tetap, peserta terdaftar, dan komunitas pendukung yang jelas menghasilkan angka yang bisa diaudit sejak awal perencanaan, bukan hanya diperkirakan setelah acara berlangsung. Ini keunggulan yang tidak dimiliki ruang terbuka mana pun di Jakarta.

6. Ada dua segmen dan dua pasar yang mudah terlewat. Sebanyak 1.836.505 pengurus rumah tangga, sebagian besar perempuan, berada di kelurahan tempat tinggal pada hari kerja. Sebanyak 785.842 pelajar dan mahasiswa berada di sekitar sekolah dan kampus pada sore hari. Keduanya membutuhkan lokasi dan jam yang berbeda dari aktivasi akhir pekan. Di sisi lain, perjalanan wisatawan nusantara ke Jakarta mencapai 99,40 juta pada 2025, tetapi satuannya perjalanan, bukan orang, dan sebagian besar merupakan pergerakan warga Jakarta sendiri. Merancang aktivasi seolah-olah angka itu mewakili pendatang dari luar kota akan salah sasaran, baik dari sisi lokasi maupun pesan yang disampaikan.

Jakarta dan Bandung sedang menghadapi masalah yang berbeda. Di Bandung, orang masih ingin keluar rumah tetapi uang yang mereka bawa menyusut. Di Jakarta, uangnya bertambah dan harga jajan hampir tidak naik, sementara lokasi berkegiatan yang diakui kota bertambah dari tujuh menjadi dua puluh sembilan dalam catatan resmi.

Buat brand, pertanyaannya juga berbeda. Di Jakarta, persoalannya bukan membuat kedatangan berikutnya lebih murah, karena harga sudah bukan penghalang. Persoalannya adalah memilih lokasi dari daftar yang jauh lebih panjang, dengan ruang gratis yang tetap langka, dua koridor CFD yang saling berbagi kerumunan, dan satu-satunya format yang datanya benar-benar bisa diaudit sejak awal perencanaan, yaitu event berbasis pendaftaran. Apakah pengunjung sudah berpindah dari satu destinasi ke destinasi lain masih belum terjawab oleh data yang ada, sehingga keputusan itu butuh konfirmasi tambahan, bukan sekadar asumsi dari tabel kunjungan wisata.

Daftar Pustaka

ANTARA. (2026, 20 April). Luas RTH di Jakarta kini mencapai 3.700 hektare. https://www.antaranews.com/berita/5533737/luas-rth-di-jakarta-kini-mencapai-3700-hektare (diakses 20 Agustus 2026).

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2025, 5 November). Keadaan ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta Agustus 2025. https://jakarta.bps.go.id/en/pressrelease/2025/11/05/1243/keadaan-ketenagakerjaan-provinsi-dki-jakarta-agustus-2025.html (diakses 20 Agustus 2026).

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2026a, Maret). Provinsi DKI Jakarta dalam angka 2026 (Volume 56, Katalog 1102001.31, ISSN 0215-2150, Nomor Publikasi 31000.26005). Tabel yang digunakan: Statistik Kunci 2023–2025; 1.1.1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota, 2025; 3.1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2025 dan 2026; 3.2.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin, 2025 (Sakernas Agustus); 8.5 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata Unggulan Menurut Lokasi, 2024 dan 2025; 8.7 Jumlah dan Pertumbuhan Wisatawan Nusantara, 2018–2025; 8.9 dan 8.10 Jumlah dan Luas Taman; 10.1.1 Indeks Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), 2025; 11.1 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas, 2024 dan 2025 (Susenas Maret); 13.1.1, 13.1.3, 13.1.4, dan 13.1.5 PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2021–2025; 13.1.10 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Jenis Pengeluaran, 2021–2025 (diakses 20 Agustus 2026).

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2026b, 5 Februari). Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta triwulan IV-2025. https://jakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/1265/pertumbuhan-ekonomi-provinsi-dki-jakarta-triwulan-iv-2025.html (diakses 20 Agustus 2026).

Berita Jakarta. (2026a, 12 Februari). Kembali dibuka, Planetarium Jakarta dikunjungi lebih dari 30.000 pengunjung. https://m.beritajakarta.id/potret-jakarta/album/19104/kembali-dibuka-planetarium-jakarta-dikunjungi-lebih-dari-30000-pengunjung (diakses 20 Agustus 2026).

Berita Jakarta. (2026b, 26 Juni). Car free day at Rasuna Said for 28 June 2026 is cancelled. https://m.beritajakarta.id/en/read/153626/car-free-day-at-rasuna-said-for-28-june-2026-is-cancelled (diakses 20 Agustus 2026).

CNBC Indonesia. (2026, 6 Juni). Cek! Ini jadwal terbaru car free day Sudirman-Rasuna Said. https://www.cnbcindonesia.com/news/20260606142827-4-740668/cek-ini-jadwal-terbaru-car-free-day-sudirman-rasuna-said (diakses 20 Agustus 2026).

detikcom. (2026a, 7 Juni). CFD Rasuna Said mulai rutin digelar hari ini, simak rekayasa lalinnya. https://news.detik.com/berita/d-8521214/cfd-rasuna-said-mulai-rutin-digelar-hari-ini-simak-rekayasa-lalinnya (diakses 20 Agustus 2026).

detikcom. (2026b, 16 Mei). Ingat! Besok tak ada CFD di Rasuna Said, digelar lagi Juni 2026. https://news.detik.com/berita/d-8490972/ingat-besok-tak-ada-cfd-di-rasuna-said-digelar-lagi-juni-2026 (diakses 20 Agustus 2026).

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. (2026, 5 Juni). Pemprov DKI siap gelar kembali car free day di kawasan Rasuna Said mulai 7 Juni. https://dishub.jakarta.go.id/pemprov-dki-siap-gelar-kembali-car-free-day-di-kawasan-rasuna-said-mulai-7-juni/ (diakses 20 Agustus 2026).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2026, 10 Juni). HBKB Sudirman-Thamrin dan Rasuna Said ditiadakan pada 14 Juni 2026 (Siaran Pers No. 6767/SP/HMS/06/2026). https://www.jakarta.go.id/siaran-pers/6767-SP-HMS-06-2026 (diakses 20 Agustus 2026).

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. https://peraturan.bpk.go.id/Details/21826/pergub-prov-dki-jakarta-no-12-tahun-2016 (diakses 20 Agustus 2026).

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2025, 30 Juni). BTN Jakarta International Marathon 2025 sukses digelar. https://www.btn.co.id/id/About/Gallery/News/News/Listing/2025/06/30/BTN-Jakarta-International-Marathon-2025-Sukses-Digelar (diakses 20 Agustus 2026).

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2026, 14 Juni). BTN Jakarta International Marathon 2026 draws 45,500 runners from 52 countries (Siaran pers, JCN Newswire). https://www.jcnnewswire.com/pressrelease/107746/2/BTN-Jakarta-International-Marathon-2026-Draws-45,500-Runners-from-52-Countries (diakses 20 Agustus 2026).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.