Produksi Rokok Turun, Ke Mana Konsumen Berpindah?

Dalam publikasi BPS, ukuran ini disebut peranan atau sumbangan komoditi terhadap nilai Garis Kemiskinan. Data Maret 2020 sampai Maret 2024 belum tersedia dalam kompilasi ini.

Angkanya memang naik turun, tetapi masih berada di kisaran 9 sampai 12 persen. Pada setiap periode yang tercatat dalam tabel, rokok kretek filter berada di posisi kedua, baik di kota maupun di desa.

Namun, ada batas yang perlu disebutkan. Data Maret 2020 sampai Maret 2024 tidak tersedia dalam kompilasi ini. Jadi, kita bisa mengatakan posisi rokok berada di urutan kedua pada titik-titik yang tercatat, tetapi tidak bisa memastikan posisinya tidak pernah berubah di antara periode tersebut.

Ada pula perubahan pada nilai rupiahnya. Garis Kemiskinan nasional naik dari Rp440.538 per kapita per bulan pada September 2019 menjadi Rp669.235 pada Maret 2026. Artinya, persentase yang terlihat mirip di dua titik waktu tersebut sebenarnya mewakili nilai rupiah yang berbeda cukup jauh.

Pertanyaannya kemudian bukan hanya apakah rokok masih menempati posisi kedua dalam keranjang Garis Kemiskinan, tetapi apakah pola tersebut juga terlihat dalam pengeluaran rumah tangga.

Paparan BPS Rokok dan Kemiskinan memuat tabulasi Susenas menurut kuintil pengeluaran. Seluruh rumah tangga dibagi menjadi lima kelompok dengan ukuran yang sama, mulai dari kelompok dengan pengeluaran paling rendah hingga paling tinggi.

Hasilnya berbeda tergantung apa yang dijadikan pembanding. Jika dibandingkan dengan belanja makanan, proporsi konsumsi rokok relatif berdekatan di semua kelompok. Tetapi ketika pembandingnya seluruh pengeluaran, kelompok terbawah mengalokasikan proporsi sekitar dua kali lipat kelompok teratas.

Perbedaannya berkaitan dengan hukum Engel: ketika pendapatan rumah tangga meningkat, porsi pengeluaran yang dialokasikan untuk makanan secara keseluruhan cenderung mengecil.

Jadi, pola tersebut memang terlihat sampai ke tingkat rumah tangga. Hanya saja, ada dua catatan penting. Datanya berasal dari Maret 2015, sehingga sudah berumur sebelas tahun, dan perhitungannya mencakup seluruh rumah tangga dalam kelompok tersebut, termasuk rumah tangga yang tidak merokok.

Penurunan produksi dan posisi rokok yang tetap tinggi dalam Garis Kemiskinan terlihat bertentangan kalau pilihan konsumen hanya dibaca sebagai dua kemungkinan: tetap merokok atau berhenti.

Data produksi menunjukkan perubahan yang lebih spesifik. Penurunannya tidak terjadi secara merata di semua segmen.

Dilansir Antara (2025), Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani memaparkan bahwa penurunan produksi sampai Maret 2025 terutama terjadi di segmen dengan tarif cukai tertinggi:

• Golongan I: turun 10 persen

• Golongan II: naik 1,3 persen

• Golongan III: naik 7 persen

Perubahan juga terlihat dari jenis produknya. Bea Cukai mencatat adanya pergeseran dari sigaret kretek mesin ke sigaret kretek tangan dan produk dengan harga yang lebih murah (CNBC Indonesia, 2025).

Produksi SKT yang padat karya naik 13,3 persen pada 2024. Pada saat yang sama, jumlah pekerja pabrik rokok naik menjadi 301.113 orang, tertinggi dalam sepuluh tahun, meskipun volume produksi total turun.

Di industri, perpindahan konsumen dari produk yang lebih mahal ke produk yang lebih murah seperti ini dikenal sebagai downtrading.

Karena itu, penurunan volume produksi nasional belum cukup untuk menyimpulkan bahwa konsumen meninggalkan kategori rokok. Sebagian perubahan yang terlihat bisa berupa perpindahan dari satu segmen harga ke segmen lainnya.

Di titik ini, dua kelompok data tadi perlu dipisahkan.

Data produksi mencakup seluruh pasar nasional dan semua lapisan pendapatan. Sementara itu, Garis Kemiskinan menggambarkan pola konsumsi penduduk referensi yang digunakan BPS untuk menyusun garis tersebut. Populasi yang diukur tidak sama.

Artinya, perpindahan segmen yang terlihat dalam data produksi menggambarkan pasar secara keseluruhan. Apakah rumah tangga berpendapatan rendah melakukan hal yang sama ketika harga bergerak, belum bisa dijawab dari data tersebut.

Askolani sendiri mengatakan penurunan produksi tidak sepenuhnya disebabkan downtrading, tetapi juga berkaitan dengan daya beli dan kebijakan kesehatan (Tempo, 2025).

Ada kemungkinan lain yang juga perlu diperhitungkan: sebagian penurunan produksi resmi bisa saja bukan penurunan konsumsi, melainkan perpindahan ke produk yang berada di luar sistem cukai. Persoalannya, estimasi mengenai besarnya konsumsi ilegal tersebut masih sangat beragam.

Rentangnya mencapai 7 sampai 47 persen. Selisih sebesar itu tidak otomatis berarti salah satunya benar dan yang lain salah, karena definisi, cakupan, dan metode pengambilan sampelnya berbeda.

Yang perlu diperhatikan adalah jarak antara estimasi tertinggi dan estimasi lainnya sangat lebar. Angka tersebut juga kerap digunakan dalam argumen yang menolak kenaikan cukai. Karena itu, angka mana pun yang dipakai sebaiknya selalu dibaca bersama metodologinya.

Soal harga juga perlu dibedakan dari tarif cukai. Pemerintah tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau pada 2025 maupun 2026. Keputusan untuk 2026 diumumkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada September 2025, dan ini kali keempat dalam 15 tahun terakhir, setelah 2014, 2019, dan 2025 (Kumparan, 2025).

Meski tarif cukai tidak naik, Harga Jual Eceran hampir semua produk hasil tembakau tetap naik rata-rata sekitar 10 persen mulai 1 Januari 2025 melalui PMK 96/2024 dan PMK 97/2024 (Kompas, 2025).

Jadi, tarif cukai dan harga eceran adalah dua instrumen berbeda. Keduanya tidak bisa diperlakukan sebagai hal yang sama ketika membaca perubahan konsumsi.

Budaya sering menjadi penjelasan paling mudah ketika membicarakan mengapa konsumsi rokok tetap tinggi di Indonesia. Kretek sudah lama melekat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika konsumsinya bertahan, penjelasannya pun sering dikembalikan ke faktor budaya.

Data BPS provinsi untuk Maret 2026 menunjukkan gambaran yang lebih beragam.

Pangsa tersebut berkisar dari 6,15 persen di perdesaan DIY sampai 15,30 persen di perkotaan Bengkulu. Selisihnya lebih dari dua kali lipat.

Di Bengkulu, pangsa rokok di perkotaan bahkan mendekati pangsa beras yang sebesar 19,38 persen. Pola seperti ini tidak terlihat di provinsi lain dalam kompilasi tersebut (BPS Provinsi Bengkulu, 2026).

Artinya, posisi rokok yang tinggi secara nasional tidak berarti tingkat kepentingannya sama di setiap daerah. Ada perbedaan yang cukup besar antara satu wilayah dan wilayah lainnya.

Perbedaan ini juga penting untuk membaca kembali dugaan downtrading. Jika perpindahan tingkat harga memang terjadi pada rumah tangga berpendapatan rendah, polanya belum tentu sama di setiap daerah.

Data pengeluaran agregat bisa menunjukkan bahwa sebuah kategori masih bertahan. Yang belum bisa dijawab adalah bagaimana konsumen mempertahankannya.

Ketika harga naik, misalnya, konsumen bisa mengurangi jumlah batang yang dibeli, berpindah ke produk yang lebih murah, mengganti merek dengan produk di tingkat harga yang sama, mengubah tempat membeli, atau tetap merokok seperti biasa sambil mengurangi pengeluaran lain.

Kelima kemungkinan tersebut bisa menghasilkan angka pengeluaran agregat yang terlihat serupa. Tanpa data di tingkat individu, kita tidak bisa membedakan mana yang sebenarnya terjadi.

Hal yang sama berlaku ketika kita bertanya mengapa konsumen tetap membeli rokok. Kemudahan memperoleh produk, keterjangkauan harga yang berjenjang, kelekatan sosial, dan kebiasaan adalah beberapa faktor yang bisa diperiksa. Perbedaan antarprovinsi menunjukkan bahwa bobot masing-masing faktor kemungkinan tidak sama di setiap wilayah. Tetapi untuk saat ini, semuanya masih berupa dugaan.

Di sinilah batas data yang tersedia. Perpindahan segmen sudah terlihat dalam data pasar nasional. Posisi rokok dalam pengeluaran juga masih bertahan. Namun, data yang menghubungkan keduanya belum tersedia: ketika harga rokok berubah, apa yang sebenarnya dilakukan konsumen berpendapatan rendah?

Pertanyaan itu penting karena penurunan produksi tidak dengan sendirinya berarti penurunan jumlah perokok. Bisa ada perpindahan produk, perubahan jumlah konsumsi, perubahan tempat membeli, atau bahkan perpindahan ke pasar yang tidak tercatat.

Tanpa data di tingkat konsumen, kita belum bisa tahu perpindahan mana yang paling besar.

Referensi

Antara. (2025, 30 April). DJBC sebut downtrading memengaruhi penurunan produksi rokok. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/4805997/djbc-sebut-downtrading-memengaruhi-penurunan-produksi-rokok

Badan Pusat Statistik. (2015). Rokok dan kemiskinan [Paparan]. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. https://komnaspt.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Paparan_Rokok-dan-Kemiskinan_BPS-RI_2015-1.pdf

Badan Pusat Statistik. (2018, 16 Juli). Persentase penduduk miskin Maret 2018 turun menjadi 9,82 persen. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2018/07/16/1483/Persentase-Penduduk-Miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html

Badan Pusat Statistik. (2026). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2026. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2026, 5 Agustus). Siaran pers BPS Provinsi Bengkulu 5 Agustus 2026. https://bengkulu.bps.go.id/id/news/2026/08/05/1012/siaran-pers-bps-provinsi-bengkulu-5-agustus-2026.html

CNBC Indonesia. (2025, 28 Desember). Fenomena rokok murah & pengusaha yang bisa kembali bernapas. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20251228194824-4-697739/fenomena-rokok-murah-pengusaha-yang-bisa-kembali-bernapas

Kompas. (2025, 27 September). Industri tembakau tertekan, pemerintah putuskan cukai rokok tak naik 2026. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/industri-tembakau-tertekan-pemerintah-pilih-tidak-naikkan-cukai-2026

Kumparan. (2025, 6 Oktober). Siasat perangi rokok ilegal yang merajalela. Kumparan. https://kumparan.com/kumparannews/siasat-perangi-rokok-ilegal-yang-merajalela-25zd1tjNikJ

Suara.com. (2026, 26 Juni). Hitung-hitungan kerugian negara dari peredaran rokok ilegal. Suara.com. https://www.suara.com/bisnis/2026/06/26/192159/hitung-hitungan-kerugian-negara-dari-peredaran-rokok-ilegal

Tempo. (2025). Apa itu downtrading yang disebut jadi pemicu penurunan produksi rokok. Tempo.co. https://www.tempo.co/ekonomi/apa-itu-downtrading-yang-disebut-jadi-pemicu-penurunan-produksi-rokok--1334476

Tribunnews. (2026, 28 Juni). INDEF ungkap produksi rokok terus turun, rokok ilegal kian marak. Tribunnews.com. https://www.tribunnews.com/bisnis/7847652/indef-ungkap-produksi-rokok-terus-turun-rokok-ilegal-kian-marak