Ketika Kepercayaan Publik Turun, Apa yang Terjadi pada Ekonomi?

Lapis pertama berasal dari Poltracking. Survei tatap muka pada 14–20 Agustus 2026 terhadap 1.220 warga berhak pilih di 38 provinsi ini mencatat tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan sebesar 63,2 persen, dengan margin of error sekitar ±2,9 persen (Lingkar TV, 2026). Kepuasan terhadap kinerja pemerintahan berada di 55,1 persen. Di antara bidang yang diukur, ekonomi mendapat kepuasan terendah, yakni 41,8 persen (Liputan6.com, 2026a).

Namun, penilaian terhadap kondisi nasional tidak sepenuhnya mencerminkan penilaian terhadap rumah tangga sendiri. Dalam survei yang sama, 57,1 persen responden menilai kondisi ekonomi dan keuangan rumah tangganya baik, sementara 34,1 persen menilainya tidak baik (Satelitnews, 2026). Pada saat yang sama, 62,5 persen menyatakan pengeluaran rumah tangganya lebih besar dibanding tahun lalu. Sebanyak 44,3 persen menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan utama (Disway Malang, 2026).

Lapis kedua datang dari Tempo Data Science. Survei tatap muka pada 31 Juli–11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah di 38 provinsi menemukan 68 persen responden menilai ekonomi nasional buruk atau semakin memburuk (Liputan6.com, 2026b). Sebanyak 62 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah, dengan mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai alasan ketidakpuasan terbanyak, yakni 27 persen (Suara.com, 2026).

Kedua survei menggunakan pertanyaan dan waktu lapangan yang berbeda, sehingga angkanya tidak dapat dibandingkan langsung. Namun, keduanya memperlihatkan pola yang serupa: penilaian negatif lebih kuat ketika responden diminta menilai ekonomi nasional dan kinerja pemerintah, sementara penilaian terhadap kondisi rumah tangga sendiri lebih beragam.

Data Poltracking juga memperlihatkan jarak lebih dari 20 poin antara kepercayaan terhadap pemerintahan, sebesar 63,2 persen, dan kepuasan terhadap kinerja ekonominya, sebesar 41,8 persen. Artinya, setidaknya dalam survei ini, tiga pertanyaan dapat menghasilkan jawaban yang berbeda: apakah seseorang percaya pada pemerintah, bagaimana ia menilai kinerja ekonominya, dan bagaimana kondisi keuangan rumah tangganya sendiri.

Bagi brand, pemisahan ini penting. Kepercayaan terhadap institusi dan sentimen konsumen bukan variabel yang sama. Headline tentang turunnya approval rating belum cukup untuk menyimpulkan bahwa konsumen sedang menahan belanja.

BI mengukur keyakinan konsumen dengan pendekatan yang berbeda. Survei Konsumen BI dilakukan setiap bulan terhadap sekitar 4.600 rumah tangga di 18 kota. Responden ditanya mengenai penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama saat ini, serta ekspektasi mereka enam bulan ke depan.

Pada Agustus 2026, IKK naik menjadi 118,5 dari 116,8 pada Juli. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) naik menjadi 109,4 dari 107,9, sedangkan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) naik menjadi 127,6 dari 125,7 (Bank Indonesia, 2026a).

Perbedaan metode perlu diperhatikan sebelum angka-angka tersebut dibandingkan. Survei BI berbasis rumah tangga perkotaan dan menanyakan kondisi pribadi responden. Poltracking dan Tempo menjangkau responden di seluruh provinsi dengan pertanyaan yang lebih banyak berkaitan dengan ekonomi nasional dan kinerja pemerintah. Karena itu, data yang tersedia belum memungkinkan kita menentukan seberapa besar perubahan masing-masing indikator saling berkaitan.

Survei Konsumen BI mencatat porsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi naik menjadi 74,2 persen dari 72,7 persen, sementara porsi yang ditabung turun menjadi 15,8 persen dari 16,8 persen (Bank Indonesia, 2026a). Dari sisi penjual, Survei Penjualan Eceran BI mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) Juli 2026 tumbuh 1,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), berbalik dari kontraksi 3,0 persen pada Juni. Untuk Agustus, BI memperkirakan IPR tumbuh 0,5 persen YoY, dengan penjualan bulanan terkontraksi tipis 0,1 persen (Bank Indonesia, 2026b).

Pertumbuhan tersebut tetap tipis dan tidak merata. Prakiraan Agustus ditopang kelompok suku cadang dan aksesori yang tumbuh 10,1 persen yoy serta makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,7 persen. Sebaliknya, kelompok peralatan informasi dan komunikasi serta barang budaya dan rekreasi masih terkontraksi, masing-masing 1,7 persen dan 1,2 persen (Katadata, 2026).

Optimisme konsumen juga tidak tersebar merata. IKK tertinggi tercatat pada kelompok pengeluaran di atas Rp5 juta, yakni 123,9, dan kelompok usia 20–30 tahun, yakni 123,3. Sementara itu, indeks pembelian barang tahan lama masih berada di level pesimis untuk kelompok pengeluaran di bawah Rp3,1 juta (Bank Indonesia, 2026a).

Jika disusun berlapis, gambarnya menjadi lebih jelas. Yang dirasakan masyarakat adalah tekanan harga dan pengeluaran, seperti tercatat dalam survei Poltracking dan Tempo. Dalam survei BI, keyakinan konsumen tetap berada di zona optimis, terutama pada segmen perkotaan dengan pengeluaran lebih tinggi dan kelompok usia muda. Di tingkat transaksi, belanja masih tumbuh, tetapi tipis dan selektif.

Data ini tidak menunjukkan konsumen berhenti berbelanja ketika kepercayaan terhadap pemerintahan turun. Namun, data yang tersedia juga belum cukup untuk membuktikan bahwa kepercayaan institusional tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumsi. Periode pengamatan masih pendek, dan tidak ada data yang menghubungkan responden survei politik dengan perilaku belanja mereka.

Bagi brand, implikasinya sederhana: jangan menjadikan satu indikator sebagai proksi untuk seluruh pasar. Consumer confidence, tekanan harga, dan transaksi aktual perlu dibaca bersama sebelum mengambil keputusan mengenai harga, promosi, atau alokasi investasi pemasaran.

Sebagian besar indikator ekonomi berawal dari informasi yang diberikan responden atau pelaku usaha. Survei opini membutuhkan responden, Survei Konsumen BI membutuhkan rumah tangga, sementara Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) membutuhkan informasi dari pelaku usaha dalam skala yang jauh lebih besar.

SE2026, yang pendataan lapangannya berlangsung pada 15 Juni–31 Agustus 2026, mencakup kegiatan usaha dari skala besar hingga kecil, termasuk usaha konvensional, keliling, dan berbasis daring. BPS menempatkan hasilnya sebagai dasar perencanaan sekaligus sumber informasi bagi pelaku usaha untuk membaca potensi pasar, dinamika usaha, dan peluang pengembangan bisnis (BPS Kabupaten Pasaman, 2026; Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, 2026).

Bagi marketer, nilai SE2026 bukan hanya pada jumlah usaha yang berhasil dicatat. Data mengenai skala, karakteristik, lokasi, dan bentuk kegiatan usaha dapat membantu memperjelas struktur pasar, terutama pada usaha mikro, kecil, dan aktivitas ekonomi berbasis digital. Karena itu, kualitas data yang dihasilkan setelah sensus dirilis juga bergantung pada kualitas informasi yang dikumpulkan di lapangan.

BPS sendiri menempatkan kepercayaan dan keamanan data sebagai bagian penting dari pelaksanaan SE2026. Pada Juli 2026, BPS menggandeng BSSN, Peruri, dan Telkom untuk memperkuat keamanan siber, infrastruktur digital, dan perlindungan data (Badan Pusat Statistik, 2026). Dengan kata lain, metode statistik menentukan bagaimana data diolah, tetapi kualitas informasi dimulai lebih awal: ketika pelaku usaha bersedia membuka pintu dan memberikan informasi yang sebenarnya.

Hingga artikel ini disusun, belum tersedia angka nasional mengenai tingkat penolakan SE2026. Namun, laporan dari sejumlah daerah menunjukkan bahwa kekhawatiran responden terutama berkaitan dengan apa yang akan terjadi pada data setelah diberikan.

BPS di Jawa Tengah, Bekasi, dan Kota Batu melaporkan adanya penolakan yang dikaitkan dengan kekhawatiran soal pajak, bantuan sosial, dan informasi pribadi. Di Jakarta Barat, pertanyaan mengenai pendapatan, pengeluaran, dan kepemilikan aset juga disebut dapat memicu penolakan. BPS menegaskan bahwa data sensus digunakan untuk kepentingan statistik dan kerahasiaannya dijaga (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2026; Beritasatu, 2026; Jatim Times, 2026; Kompas.com, 2026; DDTC News, 2026).

Percakapan digital menunjukkan pola serupa. Litbang Kompas memantau sekitar 66.900 percakapan mengenai SE2026 pada 1–28 Juni 2026; 51,2 persen bernada negatif. Topik dengan sentimen negatif tertinggi berkaitan dengan korupsi pejabat publik, sementara percakapan tentang keamanan data pribadi relatif lebih berimbang (Kompas.id, 2026).

Temuan tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap pemerintah secara langsung menentukan keputusan menerima atau menolak petugas sensus. Percakapan media sosial juga tidak mewakili seluruh pelaku usaha. Namun, laporan lapangan dan percakapan digital menunjukkan bahwa trust dalam pengumpulan data bukan persoalan abstrak: kekhawatiran tentang penggunaan dan konsekuensi data dapat memengaruhi kesediaan responden untuk memberikan informasi.

Bagi pelaku usaha, implikasinya melampaui SE2026. Survei konsumen, program loyalitas, riset pelanggan, maupun pengumpulan data mitra juga bergantung pada willingness to share. Semakin sensitif informasi yang diminta, semakin penting bagi pemilik data untuk memahami untuk apa data dikumpulkan, bagaimana digunakan, dan bagaimana dilindungi.

Pertama, pisahkan kepercayaan institusional dari sinyal permintaan. Pada Agustus 2026, kepercayaan terhadap pemerintahan turun pada periode yang sama ketika keyakinan konsumen naik dan penjualan eceran masih tumbuh. Headline tentang kepercayaan institusional lebih tepat dibaca sebagai konteks bisnis, bukan sebagai indikator tunggal permintaan.

Kedua, lihat siapa yang optimis. Rata-rata IKK yang tinggi ditopang kelompok pengeluaran di atas Rp5 juta dan konsumen usia 20–30 tahun. Sementara itu, kelompok pengeluaran di bawah Rp3,1 juta masih pesimis terhadap pembelian barang tahan lama, dan harga kebutuhan pokok muncul sebagai keluhan utama dalam dua survei nasional. Untuk brand yang menyasar pasar massal, angka rata-rata dapat menutupi tekanan yang dirasakan segmen inti. Sebelum mengubah harga atau pesan komunikasi, sinyal tersebut perlu diuji dengan data penjualan internal per segmen.

Ketiga, lihat komposisi belanja. Pertumbuhan IPR yang tipis ditopang beberapa kategori, sementara peralatan informasi dan komunikasi serta barang budaya dan rekreasi masih terkontraksi. Brand di kategori diskresioner perlu membaca data per kelompok barang karena angka IPR agregat dapat memberi gambaran yang terlalu umum.

Keempat, bangun data confidence dalam riset brand sendiri. SE2026 memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang pendapatan dan aset dapat memicu penolakan ketika responden ragu tentang penggunaan datanya. Dinamika serupa dapat muncul dalam skala lebih kecil pada survei konsumen, program kemitraan UMKM, atau program loyalitas. Menjelaskan tujuan pengumpulan data, membatasi pertanyaan sensitif pada informasi yang benar-benar diperlukan, dan menunjukkan cara data dilindungi dapat ikut menentukan kualitas market intelligence yang dihasilkan.

Kelima, baca hasil SE2026 dengan kritis ketika sudah dirilis. Catatan mengenai cakupan dan tingkat respons akan sama pentingnya dengan angka utamanya. Pelaku usaha yang ikut menjawab selama Juni–Agustus turut membangun data yang nantinya digunakan untuk membaca pasar.

Data Agustus 2026 memberi jawaban awal atas pertanyaan pembuka. Turunnya kepercayaan terhadap pemerintahan belum diikuti penurunan keyakinan konsumen atau penjualan eceran pada periode yang sama. Kepercayaan institusional, persepsi ekonomi, keyakinan konsumen, dan perilaku belanja bergerak dengan pola masing-masing.

SE2026 memperlihatkan bahwa kepercayaan tetap penting pada level yang lebih mendasar, yaitu dalam proses menghasilkan angka itu sendiri. Ekonomi memang diukur melalui angka, tetapi angka membutuhkan ekosistem kepercayaan agar dapat dikumpulkan, dibaca, dan digunakan. Kualitas economic intelligence bergantung pada metode statistik, sekaligus pada hubungan antara institusi, pelaku usaha, dan masyarakat.

Bagi pelaku usaha, langkah praktisnya adalah membaca keempat lapis sinyal secara bersamaan, mencatat populasi dan metode di balik setiap angka, serta memperlakukan pengumpulan data milik sendiri dengan standar kehati-hatian yang sama seperti yang diharapkan publik dari sebuah sensus.

Referensi

Badan Pusat Statistik. (2026, 1 Juli). Data aman, sensus nyaman: BPS gandeng BSSN, Peruri, dan Telkom untuk SE2026. Diakses 23 September 2026, dari https://www.bps.go.id/id/news/2026/07/01/913/data-aman--sensus-nyaman--bps-gandeng-bssn--peruri--dan-telkom-untuk-se2026.html

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman. (2026, 14 April). Perubahan jadwal Sensus Ekonomi 2026. Diakses 23 September 2026, dari https://pasamankab.bps.go.id/id/news/2026/04/14/198/-perubahan-jadwal-sensus-ekonomi-2026.html

Bank Indonesia. (2026a, 9 September). Survei Konsumen Agustus 2026: Keyakinan konsumen meningkat. Diakses 23 September 2026, dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/SK-Agustus-2026.pdf

Bank Indonesia. (2026b, 10 September). Survei Penjualan Eceran Agustus 2026: Penjualan eceran diprakirakan tetap tumbuh [Siaran pers No.28/184/DKom]. Diakses 23 September 2026, dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2818426.aspx

Beritasatu. (2026, 29 Juni). Banyak warga tolak sensus ekonomi karena takut pajak. Diakses 23 September 2026, dari https://www.beritasatu.com/ekonomi/3006544/banyak-warga-tolak-sensus-ekonomi-karena-takut-pajak

DDTC News. (2026, 14 Juli). Khawatir ikut sensus ekonomi karena pajak? Ini penegasan dari BPS. Diakses 23 September 2026, dari https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1820819/khawatir-ikut-sensus-ekonomi-karena-pajak-ini-penegasan-dari-bps

Disway Malang. (2026). Survei Poltracking: Kepuasan Prabowo-Gibran turun ke 55,1 persen, harga pangan jadi sorotan. Diakses 23 September 2026, dari https://malang.disway.id/malang-melintang/read/21661/survei-poltracking-kepuasan-prabowo-gibran-551-persen-harga-pangan-jadi-sorotan

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2026, 6 Juli). Hoaks sensus ekonomi untuk pajak bikin warga menolak didata, BPS pastikan data tidak diserahkan ke DJP. Diakses 23 September 2026, dari https://ikpi.or.id/en/hoaks-sensus-ekonomi-untuk-pajak-bikin-warga-menolak-didata-bps-pastikan-data-tidak-diserahkan-ke-djp/

Jatim Times. (2026, 30 Juli). Marak hoaks isu pajak, banyak pelaku usaha di Kota Batu menolak Sensus Ekonomi 2026. Diakses 23 September 2026, dari https://jatimtimes.com/baca/3331347914/20260730/020800/marak-hoaks-isu-pajak-banyak-pelaku-usaha-di-kota-batu-menolak-sensus-ekonomi-2026

Katadata. (2026). Survei BI: Penjualan eceran Juli 2026 tumbuh 1,1%, ditopang makanan dan minuman. Diakses 23 September 2026, dari https://katadata.co.id/finansial/makro/6aa2372c4bd2e/survei-bi-penjualan-eceran-juli-2026-tumbuh-1-1-ditopang-makanan-dan-minuman

Kompas.com. (2026, 27 Juni). Sensus Ekonomi 2026 kerap ditolak, BPS tegaskan data bukan untuk pajak. Diakses 23 September 2026, dari https://money.kompas.com/read/2026/06/27/120623926/sensus-ekonomi-2026-kerap-ditolak-bps-tegaskan-data-bukan-untuk-pajak

Kompas.id. (2026, 2 Juli). Pertaruhan kepercayaan publik dalam sensus ekonomi. Diakses 23 September 2026, dari https://www.kompas.id/artikel/pertaruhan-kepercayaan-publik-dalam-sensus-ekonomi

Lingkar TV. (2026). Tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran 55,1 persen, Poltracking soroti ekonomi. Diakses 23 September 2026, dari https://lingkartv.com/tingkat-kepuasan-publik-terhadap-prabowo-gibran-551-persen-poltracking-soroti-ekonomi/

Liputan6.com. (2026a, 31 Agustus). Survei Poltracking: Ekonomi jadi PR terberat pemerintah. Diakses 23 September 2026, dari https://www.liputan6.com/news/read/8281492/survei-poltracking-ekonomi-jadi-pr-terberat-pemerintah

Liputan6.com. (2026b, 26 Agustus). Survei Tempo Data Science, mayoritas warga optimis arah Indonesia. Diakses 23 September 2026, dari https://www.liputan6.com/news/read/8278123/survei-tempo-data-science-mayoritas-warga-optimis-arah-indonesia

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. (2026, 30 Juni). Sensus Ekonomi 2026 dimulai, BPS Kutim petakan potensi usaha hingga UMKM. Diakses 23 September 2026, dari https://kutaitimurkab.go.id/berita/detail/sensus-ekonomi-2026-dimulai-bps-kutim-petakan-potensi-usaha-hingga-umkm

Satelitnews. (2026). Kepuasan pada pemerintah anjlok, 51,9 persen responden minta reshuffle. Diakses 23 September 2026, dari https://www.satelitnews.com/164332/kepuasan-pada-pemerintah-anjlok-519-persen-responden-minta-reshuffle/

Suara.com. (2026, 26 Agustus). Survei Tempo Data Science: Kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran anjlok jadi 37 persen. Diakses 23 September 2026, dari https://www.suara.com/news/2026/08/26/150922/survei-tempo-data-science-kepuasan-publik-terhadap-prabowo-gibran-anjlok-jadi-37-persen