Pada Agustus 2025, media sosial Indonesia ramai membahas angka: Rp3.000.000 yang merujuk pada pengeluaran per kapita per bulan. Ini, menurut sebuah tabel yang beredar di X, Facebook, dan TikTok, membuat seseorang otomatis masuk kelompok "super kaya." Warganet memprotes klasifikasi tersebut. Uang Rp3 juta di kota besar sering habis hanya untuk sewa kontrakan dan makan sebulan, sehingga label kekayaan berlebih terasa jauh dari kenyataan.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengklarifikasi bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hanya dipakai untuk pemeringkatan kesejahteraan dalam desil 1 hingga 10, dan BPS tidak pernah memublikasikan pengeluaran per desil. "Jika ada data pengeluaran menurut desil, dapat dipastikan data tersebut bukan bersumber dari BPS," kata Amalia (Kompas.com, 2025).
Pola ini berulang setidaknya empat kali dalam 17 bulan. Pada Februari 2025, tabel "desil kategori masyarakat berdasarkan pendapatan per kapita per bulan" beredar di X dan dibantah Humas BPS Eko Oesman (Kompas.com, 2025).
Tabel "super kaya di atas Rp3 juta" menyusul pada Agustus 2025. Versi yang sama muncul lagi pada Februari 2026, dan Kepala Pusdatin Kemensos Joko Widiarto menyatakan informasi itu tidak valid (Kompas.com, 2026).
Terakhir, pada Juni 2026 beredar infografis dengan angka yang sudah dimodifikasi, yaitu desil 1 sebagai "sangat miskin" dengan pengeluaran di bawah Rp480.000 dan desil 10 sebagai "sangat kaya" di atas Rp12 juta per bulan, dan Kemensos kembali membantahnya (Kompas.com, 2026b).
Angka di dalam tabel berubah tiap gelombang, tetapi kesalahan dasarnya sama, yaitu memberi label rupiah pada desil yang sebenarnya berfungsi sebagai peringkat kesejahteraan
Perulangan ini menunjukkan persoalan yang lebih besar daripada satu hoaks. Publik Indonesia menerima banyak klasifikasi ekonomi yang dibuat untuk kepentingan berbeda, dengan definisi dan unit ukur berbeda, tetapi muncul bersamaan di ruang publik seolah mengukur hal yang sama. Akibatnya, satu orang bisa menyandang tiga label yang tampak saling bertentangan: penerima manfaat rumah subsidi (MBR), bagian dari kelas menengah, sekaligus dituduh "kaya" oleh sistem lain.
Artikel ini membedah alasan itu bisa terjadi, disertai simulasi kasus, serta implikasinya bagi pembuat kebijakan dan bagi brand yang berbicara kepada konsumen Indonesia.