Tantangan Koperasi Merah Putih: Bukan Membangun 80.000 Kopdes

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang Presiden Prabowo Subianto keluarkan pada 27 Maret 2025, memerintahkan pembentukan 80.000 koperasi kepada 16 menteri dan kepala lembaga, seluruh gubernur, serta seluruh bupati dan wali kota. Diktum KEDUA menetapkan cakupan kegiatannya: kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, cold storage/pergudangan, dan logistik desa/kelurahan.

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang Menteri Koperasi Ferry Joko Yuliantono tetapkan pada 9 September 2025, menerjemahkan instruksi itu menjadi model bisnis. Pasal 3 ayat (3) merumuskan tujuh tujuan pengembangan usaha: memenuhi kebutuhan anggota, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota, menumbuhkan usaha yang kompetitif dan inovatif, mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemandirian masyarakat, dan memperpendek rantai pasok untuk menekan harga di tingkat konsumen.

Rumusan itu memperjelas ambisinya. Pemerintah tidak sedang membangun 80.000 koperasi simpan pinjam. Pemerintah sedang membangun jaringan ekonomi nasional yang bertumpu pada level desa, dengan koperasi sebagai simpul ekonomi di setiap titiknya.

Ambisi itu ditopang tiga lapis infrastruktur.

Lapis fiskal. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, yang berlaku sejak 12 Februari 2026, mengunci 58,03 persen Dana Desa untuk mendukung implementasi KDMP. Melansir Kompas.com, alokasi itu bernilai Rp34,57 triliun dari pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun, menyisakan sekitar Rp25 triliun sebagai pagu reguler.

Lapis fisik. Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026 mengarahkan penggunaan dana itu pada pembayaran angsuran pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP. Di luar Dana Desa, pemerintah menempuh skema pinjaman perbankan. Dilansir Jabar Publisher, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Kementerian Keuangan akan mencicil pinjaman Himbara sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun, termasuk untuk pengadaan 105.000 unit mobil pikap operasional.

Lapis digital. Pasal 27 Permenkop 2/2025 mewajibkan setiap koperasi memiliki dan mengelola platform SIMKOPDES, sistem informasi terintegrasi untuk pendataan kelembagaan, keanggotaan, usaha, dan layanan yang terkoneksi dengan sistem kementerian dan lembaga lain.

Mobilisasi administratifnya berjalan sangat cepat. Data Simkopdes per 29 Juni 2026 mencatat 83.383 unit KDMP terbentuk secara badan hukum. Dari jumlah itu, 79.704 unit sudah mengaktivasi akun, 80.979 unit memiliki NPWP, 60.762 unit memiliki NIB, dan 50.383 unit sudah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan.

Membentuk 83.383 badan hukum dalam waktu kurang dari lima belas bulan adalah pencapaian mobilisasi negara yang layak diakui. Namun, membangun jaringan ekonomi nasional menuntut hal yang berbeda, yaitu membuat setiap simpul jaringan itu benar-benar berfungsi di pasarnya masing-masing. Pertanyaannya menjadi: arsitektur tata kelola seperti apa yang sanggup mengelola jaringan sebesar ini tanpa menghapus perbedaan pasar yang harus dilayaninya?

Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu lebih dulu memahami seperti apa sebenarnya ekonomi desa Indonesia. Di sini datanya menuntut kehati-hatian, karena jawabannya bergantung pada resolusi pengamatan.

Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024 mencatat 84.276 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia, terdiri atas 75.753 desa, 8.486 kelurahan, dan 37 UPT/SPT, yang tersebar di 7.281 kecamatan dan 514 kabupaten/kota. Mengutip publikasi Statistik Potensi Desa Indonesia 2024, sebanyak 66.002 desa/kelurahan memiliki penduduk yang sebagian besar bekerja di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sebanyak 8.468 desa/kelurahan bertumpu pada perdagangan besar dan eceran serta reparasi kendaraan, dan 5.457 desa/kelurahan bertumpu pada industri pengolahan.

Pada level agregat, potret ini terlihat homogen. Sekitar 78 persen desa Indonesia masuk ke satu kategori lapangan usaha yang sama.Heterogenitas yang relevan bagi desain koperasi berada satu lapis di bawah agregat itu.

Kategori "pertanian, kehutanan, dan perikanan" menampung desa sawah tadah hujan, desa perkebunan sawit rakyat, desa nelayan tangkap, desa budidaya tambak, dan desa kehutanan sosial. Kelimanya masuk satu kolom statistik nasional yang sama, sementara model bisnis koperasi yang dibutuhkan berbeda sepenuhnya. Desa sawah membutuhkan agregasi gabah dan akses pupuk. Desa nelayan membutuhkan es dan cold chain. Desa perkebunan membutuhkan pengolahan pascapanen. Ketiganya tidak dapat dilayani oleh gerai sembako dengan tata letak dan asortimen yang identik.

Lapisan pembeda kedua adalah keberadaan komoditas komersial. Podes 2024 mencatat hanya 23.300 desa/kelurahan, atau sekitar 28 persen, yang memiliki produk barang unggulan. Artinya sekitar 61.000 desa memulai program ini tanpa komoditas andalan yang jelas untuk diagregasi atau dipasarkan koperasinya. Bagi koperasi di desa-desa ini, fungsi pembeli penampung (offtaker) yang diharapkan pemerintah belum memiliki objek yang jelas.

Lapisan ketiga bersifat geografis dan infrastruktural. BPS menggunakan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) sebagai salah satu dasar penyaluran Dana Desa, dan indeks ini menyediakan proksi kuantitatif untuk mengukur perbedaan akses antar desa. Podes 2024 mencatat 67.050 desa/kelurahan memiliki sungai, 36.685 memiliki saluran irigasi, dan 10.857 memiliki embung. Sebaran yang timpang ini menentukan apakah unit usaha logistik atau pergudangan koperasi layak secara ekonomi di suatu lokasi.

Lapisan keempat adalah daya beli. Struktur konsumsi desa peri-urban di Jawa dan desa terpencil di Indonesia timur menghasilkan ukuran keranjang belanja, frekuensi pembelian, dan kelayakan kredit yang berbeda.

Framing yang akurat karena itu berbunyi: satu kategori nasional dapat memuat banyak realitas pasar lokal yang berbeda. Homogen di permukaan, heterogen di lapisan bawahnya.

Kerangka berikut merangkum hipotesis kebutuhan dominan menurut tipe ekonomi lokal. Tabel ini merupakan kerangka analisis IDN Research Institute dan berfungsi sebagai hipotesis kerja yang perlu diuji dengan data unit-level Simkopdes. Tabel ini tidak berasal dari pendataan empiris.

Di sinilah pembacaan cermat atas regulasi menghasilkan temuan yang berlawanan dengan asumsi umum, dan di sinilah inti persoalannya berada.

Kerangka hukum KDMP sudah menyediakan ruang lokalisasi yang luas.

Pasal 4 ayat (1) Permenkop 2/2025 menyatakan koperasi dapat mengembangkan satu atau lebih unit usaha dari tujuh jenis yang tersedia. Regulasi ini tidak mewajibkan seluruh koperasi menjalankan ketujuhnya. Ayat (2) menegaskan pengembangan unit usaha dilakukan dengan memperhatikan karakteristik desa, potensi desa, dan lembaga ekonomi yang telah ada. Ayat (3) membuka ruang bagi usaha lain sesuai kearifan lokal, kebutuhan masyarakat setempat, dan karakteristik wilayah.

Pasal 6 mewajibkan pemetaan potensi usaha melalui identifikasi sumber daya alam dan manusia, potensi ekonomi berbasis keunggulan lokal, serta kebutuhan anggota dan masyarakat. Pasal 7 mengharuskan pengurus menyusun rencana pengembangan usaha berdasarkan hasil pemetaan itu untuk setiap unit usaha, mengesahkannya dalam Rapat Anggota, lalu mengunggahnya ke SIMKOPDES. Inpres 9/2025 sendiri, pada Diktum KEDUA, menyebut cakupan kegiatan koperasi sebagai sesuatu yang "meliputi namun tidak terbatas pada" tujuh unit tersebut.

Secara normatif, desain ini sudah menjawab tuntutan lokalisasi. Menyebut KDMP sebagai institusi dengan model yang sama untuk semua koperasi karena regulasinya akan keliru membaca teksnya.

Persoalan sesungguhnya muncul ketika kita memetakan dua kebutuhan yang berjalan bersamaan.

Kedua kolom ini sama-sama sah. Keduanya juga saling menekan.

Arsitektur yang mengelilingi koperasi saat ini condong ke kolom kiri. PMK 7/2026 mengarahkan Rp34,57 triliun Dana Desa pada satu bentuk belanja yang sangat spesifik, yaitu angsuran pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP. Pengadaan 105.000 unit pikap berjalan secara terpusat dan seragam. Pasal 9 ayat (3) Permenkop 2/2025 mensyaratkan koperasi memiliki akun dan memperbarui informasi di SIMKOPDES sebelum pengajuan pembiayaan disetujui. Pasal 25 ayat (2) menyatakan fasilitasi kemitraan hanya dilakukan setelah koperasi melengkapi profilnya di platform yang sama.

Struktur insentifnya menjadi jelas. Koperasi yang mengejar aset fisik standar dan kelengkapan data standar bergerak lebih cepat menuju pembiayaan dan kemitraan. Koperasi yang memilih model bisnis khas sesuai potensi lokalnya menanggung beban pembuktian yang lebih berat, tanpa jalur pembiayaan yang setara.

Pertanyaannya karena itu tidak lagi menyangkut apakah KDMP mengizinkan adaptasi lokal. Regulasinya mengizinkan. Pertanyaannya adalah apakah arsitektur fiskal, digital, pembiayaan, kapabilitas, dan pemantauan di sekeliling koperasi cukup fleksibel untuk menopang adaptasi yang secara hukum sudah dibuka.

Bagian ini menguji pertanyaan tersebut dengan data yang tersedia. Kerangka ujinya menyangkut empat syarat: tata kelola, kapabilitas, data, dan aktivasi ekonomi.

Syarat tata kelola

Permenkop 2/2025 BAB IV mengatur alur pelaporan berjenjang. Pengurus melaporkan perkembangan usaha kepada bupati/wali kota setiap tiga bulan melalui SIMKOPDES, bupati/wali kota melaporkan kepada gubernur, dan gubernur melaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada kementerian terkait. Kerangkanya lengkap di atas kertas. Renstra Kementerian Koperasi sendiri mengidentifikasi sistem data pemantauan yang belum optimal dan belum terintegrasi.

Alur ini dirancang untuk keseragaman. Pertanyaan yang belum terjawab adalah apakah format pelaporan tunggal mampu merekam perbedaan model bisnis antar koperasi, atau justru meratakannya menjadi satu template.

Syarat kapabilitas

Di sinilah jarak antara desain dan pelaksanaan terlihat paling nyata, dan ini justru konsekuensi langsung dari lokalisasi yang diizinkan regulasi.

Permenkop 2/2025 menetapkan kriteria minimal yang tidak ringan untuk setiap unit usaha. Klinik desa membutuhkan paling sedikit dua tenaga kesehatan dan dua kader kesehatan (Pasal 17). Apotek desa membutuhkan apoteker atau tenaga vokasi farmasi (Pasal 18). Pergudangan dan cold storage membutuhkan pengendalian suhu dan kelembaban serta pemisahan barang kimia dari bahan pangan (Pasal 20). Unit logistik membutuhkan armada angkut dan sumber daya manusia terlatih (Pasal 21). Pasal 12 mewajibkan setiap unit usaha memiliki penanggung jawab operasional yang berkompetensi sesuai bidangnya.

Semakin sebuah koperasi melokalisasi model bisnisnya, semakin spesifik kompetensi yang dibutuhkannya. Koperasi di desa nelayan yang menjalankan cold storage membutuhkan keahlian yang sama sekali berbeda dengan koperasi peri-urban yang menjalankan gerai sembako dan layanan pembayaran.

Pengurus koperasi desa umumnya berjumlah tiga sampai lima orang. Melansir Beritasatu, Kementerian Koperasi menyiapkan pelatihan dan pendampingan bagi sekitar 35.000 calon manajer, angka yang setara dengan kurang dari separuh unit yang sudah berbadan hukum. Program pelatihan berskala nasional cenderung terstandarisasi, sementara kebutuhan kompetensinya justru terdiferensiasi menurut model bisnis lokal.

Skala kelembagaan dan aktivasi ekonomi

Dua indikator berikut mengukur hal yang berbeda, dan membedakannya penting untuk membaca program ini secara adil.

83.383 badan hukum menunjukkan skala kelembagaan. 1.061 unit beroperasi menunjukkan aktivasi ekonomi.

Dua indikator berikut mengukur hal yang berbeda, dan membedakannya penting untuk membaca program ini secara adil.

83.383 badan hukum menunjukkan skala kelembagaan. 3.300 unit beroperasi secara optimal menunjukkan aktivasi ekonomi.

Dilansir CNN Indonesia, per 8 Juni 2026 baru 1.061 unit KDMP yang beroperasi, dan seluruhnya terkonsentrasi di dua provinsi, yaitu 530 unit di Jawa Timur dan 531 unit di Jawa Tengah. Dalam Pidato Kenegaraan di DPR RI pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menyebut 3.300 KDMP telah beroperasi secara optimal. Terhadap 83.383 unit yang berbadan hukum, angka itu setara sekitar empat persen.

Pembangunan fisiknya bergerak jauh lebih cepat daripada aktivasinya. Melansir Kompas.com, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan pada 25 Agustus 2026 bahwa 21.400 unit telah rampung 100 persen per 20 Agustus 2026, mencakup gudang, gerai, dan sarana kelengkapannya, sementara 13.900 unit lain masih dalam pembangunan. Total keduanya mendekati 35.300 unit.

Databoks mencatat, berdasarkan data Simkopdes yang bisa dipantau melalui https://simkopdes.go.id/pers/dashboard, nilai transaksi KDMP tercatat Rp29,58 miliar per 29 Juni 2026. Angka itu perlu dibaca sebagai potret fase awal, dan periodisasinya tidak dinyatakan secara eksplisit dalam sumber.

Target operasionalnya sudah dua kali dikoreksi turun. Dilansir Bisnis.com, dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI pada 11 Juni 2026, Ferry Juliantono menyatakan target operasional 2026 dipangkas dari 80.000 menjadi maksimal 40.000 unit. Dalam pidato 14 Agustus 2026, Presiden menetapkan 30.000 unit berdiri dan beroperasi hingga akhir tahun. Melansir Kemenko Pangan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada tanggal yang sama menargetkan koperasi yang pembangunannya rampung mulai beroperasi pada September 2026. Revisi berulang ini menandai pergeseran fokus dari pembentukan kelembagaan secara masif menuju penguatan kualitas operasional.

Di mana aktivasi terjadi lebih dulu

Analisis yang dimuat The Conversation Indonesia pada 19 Juni 2026, yang memadukan data Simkopdes per 2 Juni 2026 dengan data kemiskinan BPS 2025 di 484 kabupaten/kota, menemukan korelasi negatif yang signifikan antara tingkat kemiskinan daerah dan aktivitas transaksi koperasi. Dari 34 kabupaten dengan tingkat kemiskinan di atas 25 persen, 33 di antaranya tidak mencatatkan satu pun transaksi. Sebaran provinsialnya searah: 34,8 persen KDMP di Banten, 25 persen di DKI Jakarta, serta 24 persen di Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah mencatatkan transaksi, sementara Papua, Maluku, dan sejumlah provinsi lain di luar Jawa nihil transaksi.

Temuan ini bersifat korelasional dan tidak menjelaskan arah sebab-akibatnya. Yang dapat disimpulkan secara aman: aktivitas koperasi sejauh ini lebih banyak muncul di wilayah yang ekosistem ekonomi lokalnya tampak lebih siap menopang operasi koperasi.

Sebaran unit memperjelas mengapa ini penting. Papua Pegunungan menempati peringkat kesepuluh nasional dengan 2.387 unit, lebih banyak daripada mayoritas provinsi di luar lima besar. Kehadiran kelembagaan di sana tinggi, sementara aktivitas ekonominya belum tercatat.

Jawa Tengah menunjukkan seperti apa kesiapan yang relatif matang. Dari 8.524 unit di provinsi itu, 8.523 unit sudah memiliki NPWP dan 8.150 unit memiliki NIB, dengan pembangunan gerai fisik mencapai 85,53 persen. Provinsi ini juga menyumbang separuh dari seluruh koperasi yang beroperasi secara nasional per Juni 2026.

Pola ini mengubah bentuk pertanyaan kebijakannya. Jika pasar yang paling sulit juga merupakan tempat yang paling sulit membuat koperasi benar-benar beroperasi, maka model tata kelola dan kapabilitas seperti apa yang dibutuhkan agar program ini bekerja justru di wilayah yang paling membutuhkan simpul ekonomi tersebut?

Pemerintah mengarahkan koperasi menjadi simpul penyaluran program negara. Melansir Kompas.com, Zulkifli Hasan menyatakan bantuan Program Keluarga Harapan, bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk subsidi, dan gas subsidi akan disalurkan melalui koperasi, termasuk layanan pembayaran listrik dan telepon. Koperasi juga diproyeksikan berperan sebagai offtaker hasil produksi pertanian dan perikanan masyarakat.

Membaca ini sebagai 80.000 titik distribusi baru adalah kesalahan strategis yang paling mudah dilakukan.

80.000 KDKMP tidak berarti 80.000 gerai yang identik. Jika model bisnis setiap koperasi menyesuaikan diri dengan ekonomi lokalnya, maka yang dihadapi perusahaan adalah 80.000 simpul potensial dengan fungsi ekonomi yang berbeda-beda.

Pertanyaan strategisnya karena itu bergeser. Pertanyaan lama berbunyi: bagaimana kami mendistribusikan produk ke 80.000 koperasi? Pertanyaan yang lebih berguna berbunyi: koperasi mana yang penting untuk kategori apa, dan mengapa?

Pengelompokan karakter ekonomi ke unit usaha merupakan kerangka analisis IDNR. Permenkop 2/2025 mengatur fungsi tiap unit usaha tanpa memetakannya ke tipe ekonomi desa.

Kesesuaian kategori ini menentukan bagian mana dari 83.383 unit yang relevan bagi sebuah perusahaan, dan bagian mana yang tidak relevan sama sekali.

Dua ketentuan berikut menentukan cara masuk yang realistis.

SIMKOPDES berfungsi sebagai gerbang kemitraan. Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa fasilitasi kemitraan hanya dilakukan setelah koperasi melengkapi profilnya di platform tersebut. Status data sebuah koperasi karena itu merupakan indikator kesiapan bermitra yang dapat diperiksa sebelum pendekatan lapangan dilakukan.

Koperasi sekunder berpotensi menjadi lapisan agregasi. Pasal 26 membuka pembentukan koperasi sekunder antar-KDMP dalam satu kabupaten/kota serta jaringan usaha berbasis kesamaan komoditas atau rantai pasok. Bagi perusahaan besar, unit negosiasi yang efisien kemungkinan berada pada level ini. Menariknya, lapisan ini juga merupakan mekanisme yang memungkinkan koperasi mempertahankan diferensiasi lokal sambil tetap mencapai skala yang dapat diajak bermitra.

Pasal 24 memperluas pilihan mitranya: koperasi lain, BUMN, BUMD, BUMDes, usaha mikro sampai usaha besar, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Pasal 30 menyatakan Kementerian menetapkan skema bisnis penyedia sistem aplikasi atau tech provider bersama koperasi.

Munculnya KDMP bukan berarti terciptanya 80.000 titik distribusi dengan karakteristik yang sama. Jaringan ini justru berpotensi membuka akses ke pasar pedesaan yang sangat beragam, dengan kebutuhan konsumen, komoditas, daya beli, infrastruktur, dan tingkat kesiapan operasional yang berbeda.

Karena itu, strategi masuk melalui KDMP tidak cukup dimulai dari pertanyaan “bagaimana menjangkau sebanyak mungkin koperasi?” Pertanyaan yang lebih strategis adalah: koperasi mana yang relevan untuk kategori tertentu, kebutuhan apa yang mereka layani, dan seberapa jauh model bisnis perlu disesuaikan untuk melayani masing-masing kelompok?

Di sinilah muncul persoalan antara efisiensi skala dan relevansi lokal.

Premi Lokalisasi

Dalam laporan ini, kami menggunakan istilah Premi Lokalisasi (Localization Premium) untuk menggambarkan tambahan kompleksitas, kapabilitas, dan biaya yang muncul ketika strategi pasar perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal. Istilah ini merupakan kerangka analisis yang kami perkenalkan dalam laporan ini, bukan istilah akademik yang sudah mapan.

Strategi yang sangat terstandar memungkinkan penggunaan asortimen, arsitektur harga, model distribusi, materi pelatihan, dan sistem pemantauan yang relatif seragam. Keuntungannya adalah efisiensi operasional dan skala.

Namun, strategi yang sama belum tentu relevan di seluruh pasar perdesaan. Koperasi yang beroperasi di wilayah pertanian dapat memiliki kebutuhan yang berbeda dari koperasi di wilayah perikanan. Koperasi di kawasan peri-urban dapat memiliki karakter permintaan yang berbeda dari koperasi di wilayah terpencil. Perbedaan tersebut dapat menuntut penyesuaian pada produk, pemasok, logistik, tenaga kerja, pembiayaan, maupun pola kemitraan.

Penyesuaian tersebut menciptakan Premi Lokalisasi: semakin jauh kebutuhan suatu pasar dari model standar, semakin besar sumber daya yang diperlukan untuk membuat penawaran tetap relevan.

Namun, premi tersebut tidak selalu menjadi beban. Lokalisasi menjadi bernilai ketika tambahan relevansi yang diperoleh menghasilkan peluang ekonomi yang lebih besar daripada biaya dan kompleksitas untuk mencapainya.

Dengan demikian, persoalannya bukan apakah seluruh jaringan KDMP perlu dilokalisasi. Persoalannya adalah di mana lokalisasi diperlukan, seberapa jauh lokalisasi dibutuhkan, dan pada segmen mana investasi tersebut layak secara ekonomi.

Kerangka segmentasi lima langkah

Jumlah koperasi menunjukkan skala jaringan, tetapi belum menunjukkan nilai atau relevansi komersial setiap unit bagi kategori tertentu. Kerangka berikut menggeser dasar strategi masuk pasar dari jumlah koperasi menuju klaster karakteristik ekonomi:

Langkah 1. Kesiapan operasional. Pilah unit menjadi empat tingkat: sudah beroperasi (1.061 per Juni 2026), rampung fisik dan menunggu manajer (15.845 per Juli 2026), dalam konstruksi (19.539), dan baru berstatus badan hukum. Lebih dari separuh unit nasional berada di kategori terakhir.

Langkah 2. Mesin ekonomi lokal. Gunakan klasifikasi Podes untuk memisahkan klaster pertanian, perikanan, perkebunan, wisata, industri pengolahan, peri-urban, dan remote, lalu periksa keberadaan produk unggulan.

Langkah 3. Ekonomi konsumen. Gunakan data kemiskinan dan daya beli level kabupaten untuk menentukan ukuran keranjang belanja, frekuensi pembelian, dan kelayakan model kredit.

Langkah 4. Kondisi geografis dan infrastruktur. Pertimbangkan kondisi geografis dan infrastruktur, termasuk IKG, akses jalan, fasilitas penyimpanan, serta konektivitas digital. Faktor-faktor ini menentukan bukan hanya apakah sebuah pasar dapat dijangkau, tetapi juga berapa biaya untuk melayaninya secara berkelanjutan.

Langkah 5. Kesesuaian kategori. Setelah karakteristik wilayah dan kesiapan koperasi dipetakan, tentukan kategori produk atau layanan yang memiliki market fit paling kuat pada masing-masing klaster. Tidak semua koperasi merupakan target yang relevan untuk semua kategori.

Dengan pendekatan ini, angka 83.383 tidak lagi menjadi ukuran akhir peluang pasar. Angka tersebut menjadi titik awal untuk menemukan klaster koperasi yang memiliki karakteristik ekonomi, kesiapan operasional, dan kebutuhan pasar yang berbeda-beda.

Pertanyaan strategisnya kemudian berubah dari “bagaimana masuk ke 83.383 koperasi?” menjadi “klaster mana yang layak dilayani, proposisi apa yang relevan bagi masing-masing klaster, dan berapa Premi Lokalisasi yang layak ditanggung untuk melayani pasar tersebut?”

1. Ukur aktivasi ekonomi, bukan penyelesaian kelembagaan. Bedakan secara eksplisit empat status yang berbeda: terbentuk, siap, beroperasi, dan layak secara ekonomi. Jumlah badan hukum, NIB, dan RAT mengukur mobilisasi administratif dan tidak dapat menggantikan indikator aktivitas usaha.

2. Sesuaikan mekanisme pembiayaan dengan lokalisasi yang sudah diizinkan regulasi. Selama Dana Desa terarah pada aset fisik yang seragam, fleksibilitas model bisnis dalam Pasal 4 Permenkop 2/2025 sulit terwujud di lapangan.

3. Bangun kapabilitas di titik dengan kompleksitas tertinggi. Pelatihan yang dibagi rata ke seluruh unit kurang efektif dibanding pelatihan yang diprioritaskan berdasarkan kompleksitas model bisnis, seperti cold storage, apotek, klinik, dan logistik di wilayah dengan IKG tinggi.

Referensi

Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik potensi desa Indonesia 2024. Badan Pusat Statistik.

Beritasatu. (2026, 15 Juni). Kemenkop targetkan 30.000 Kopdes Merah Putih beroperasi Agustus 2026. Diakses 28 Agustus 2026, dari https://www.beritasatu.com/ekonomi/3002768/kemenkop-targetkan-30000-kopdes-merah-putih-beroperasi-agustus-2026

Bisnis.com. (2026, 12 Juni). Kemenkop pangkas 50% target operasional KopDes di tahun ini, jadi 40.000. Diakses 28 Agustus 2026, dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20260612/12/1980623/kemenkop-pangkas-50-target-operasional-kopdes-di-tahun-ini-jadi-40000

CNN Indonesia. (2026, 11 Juni). 12 ribu gerai Kopdes Merah Putih rampung, 1.061 sudah beroperasi. Diakses 28 Agustus 2026, dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260611123103-92-1367861/12-ribu-gerai-kopdes-merah-putih-rampung-1061-sudah-beroperasi

Databoks. (2026, 29 Juni). Barang dengan nilai transaksi tertinggi di Kopdes Merah Putih Juni 2026. Diakses 28 Agustus 2026, dari https://databoks.katadata.co.id/produk-konsumen/statistik/6a424e9bcb1cc/barang-dengan-nilai-transaksi-tertinggi-di-kopdes-merah-putih-juni-2026

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2025).

Kompas.com. (2026, 15 Februari). 58 persen Dana Desa 2026 diwajibkan untuk Koperasi Merah Putih. Diakses 28 Agustus 2026, dari https://money.kompas.com/read/2026/02/15/154443026/58-persen-dana-desa-2026-diwajibkan-untuk-koperasi-merah-putih

Kompas.com. (2026, 5 Juli). Target Kopdes Merah Putih dipangkas jadi 40.000 unit, mulai beroperasi Oktober. Diakses 28 Agustus 2026, dari https://money.kompas.com/read/2026/07/05/061500226/target-kopdes-merah-putih-dipangkas-jadi-40.000-unit-mulai-beroperasi-oktober

Kompas.com. (2026, 12 Juli). Pemerintah kebut Kopdes Merah Putih, 35.000 ditargetkan beroperasi Agustus 2026. Diakses 28 Agustus 2026, dari https://money.kompas.com/read/2026/07/12/180000126/pemerintah-kebut-kopdes-merah-putih-35.000-ditargetkan-beroperasi-agustus-2026

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. (2026).

Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2025). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 694.

The Conversation Indonesia. (2026, 19 Juni). Alih-alih terserap, Rp3 miliar untuk 40 ribu Koperasi Desa Merah Putih malah akan banyak menguap. Diakses 28 Agustus 2026, dari https://theconversation.com/alih-alih-terserap-rp3-miliar-untuk-40-ribu-koperasi-desa-merah-putih-malah-akan-banyak-menguap-284732