Angka Kemiskinan di Indonesia Turun, Bagaimana Kondisi Riilnya?

Angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin menjawab dua pertanyaan yang berbeda.

Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin di Pulau Jawa tercatat 7,60%, lebih rendah dari angka nasional 8,07%. Namun, jumlah penduduk miskin di Jawa mencapai 12,02 juta orang atau 52,42% dari total penduduk miskin Indonesia.

Jawa Timur sendiri memiliki sekitar 3,71 juta penduduk miskin, jumlah terbesar di Indonesia, meskipun persentase kemiskinannya berada di 9,06%.

Sebaliknya, wilayah Maluku dan Papua memiliki persentase kemiskinan jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 18,06%, tetapi jumlah penduduk miskinnya sekitar 1,44 juta orang.

Perbedaan ini penting karena persentase menunjukkan seberapa luas kemiskinan dalam suatu populasi, sedangkan jumlah absolut menunjukkan besarnya populasi yang berada dalam kondisi tersebut.

Bagi perusahaan, keduanya memiliki arti yang berbeda.

Persentase dapat membantu membaca karakteristik suatu wilayah. Jumlah absolut membantu menunjukkan besarnya populasi yang perlu diperhitungkan ketika melihat skala pasar.

Karena itu, wilayah dengan persentase kemiskinan lebih rendah tidak selalu berarti memiliki jumlah konsumen dengan tekanan ekonomi yang lebih kecil secara absolut.

Perbedaan juga terlihat ketika melihat lebih dari sekadar persentase penduduk miskin atau P0.

BPS menggunakan beberapa indikator untuk menggambarkan kemiskinan. P0 menunjukkan proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. P1 menunjukkan kedalaman kemiskinan, yaitu seberapa jauh rata-rata kondisi penduduk miskin berada dari garis kemiskinan. Sementara P2 menggambarkan keparahan kemiskinan, termasuk ketimpangan kondisi di antara penduduk miskin.

Sederhananya, P0 menunjukkan berapa banyak, P1 menunjukkan seberapa jauh, dan P2 menunjukkan seberapa timpang kondisi di antara mereka yang miskin.

Perbedaan ini terlihat di Aceh dan Kalimantan Tengah.

Di Aceh, persentase penduduk miskin meningkat dari 11,79% pada September 2025 menjadi 12,34% pada Maret 2026. Jumlah penduduk miskinnya juga naik dari sekitar 703 ribu menjadi 714 ribu orang.

Namun, P1 turun dari 2,055 menjadi 1,961, sementara P2 turun dari 0,523 menjadi 0,460.

Di Kalimantan Tengah, situasinya berbeda. Persentase penduduk miskin meningkat dari 4,94% menjadi 5,09%, sementara P1 naik dari 0,611 menjadi 0,778. P2 juga meningkat.

Dengan demikian, dua wilayah yang sama-sama mengalami kenaikan persentase kemiskinan tidak selalu menghadapi perubahan kondisi yang sama.

Headline-nya bisa sama. Tekanan ekonominya belum tentu sama.

Ini penting ketika angka kemiskinan digunakan sebagai salah satu konteks untuk memahami pasar. Satu angka dapat menunjukkan arah perubahan, tetapi belum tentu menjelaskan apa yang terjadi di balik perubahan tersebut.

Perbedaan yang lebih jelas terlihat ketika Indonesia dibagi antara perkotaan dan perdesaan.

Secara nasional, persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 6,60% pada September 2025 menjadi 6,34% pada Maret 2026. Jumlah penduduk miskin perkotaan juga berkurang sekitar 350 ribu orang.

Di perdesaan, persentase kemiskinan turun lebih tipis, dari 10,72% menjadi 10,67%. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 80 ribu orang.

Namun, indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan di perdesaan justru meningkat. P1 naik dari 1,660 menjadi 1,744, sedangkan P2 naik dari 0,390 menjadi 0,414.

Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin di perdesaan memang sedikit berkurang, tetapi kondisi kelompok yang masih berada di bawah garis kemiskinan menunjukkan tekanan yang lebih dalam dan lebih timpang.

Ini menjadi salah satu alasan mengapa penurunan P0 perlu dibaca bersama indikator lainnya.

Jika hanya melihat jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan, kita dapat melihat bahwa jumlahnya menurun. Tetapi jika melihat kedalaman dan keparahan kemiskinan, kita mendapatkan informasi tambahan tentang kondisi mereka yang masih berada di dalam kelompok tersebut.

Ada setidaknya tiga hal yang perlu diperhatikan ketika angka kemiskinan digunakan untuk membaca kondisi pasar.

Pertama, ukuran pasar tidak sama dengan kondisi ekonomi konsumen.

Wilayah dengan jumlah penduduk besar dapat memiliki persentase kemiskinan yang relatif rendah, tetapi tetap memiliki jumlah penduduk miskin yang besar secara absolut. Sebaliknya, wilayah dengan persentase kemiskinan tinggi dapat memiliki populasi yang jauh lebih kecil.

Kedua, penurunan nasional tidak berarti semua wilayah bergerak bersama.

Aceh dan Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa perubahan P0 yang sama-sama meningkat dapat disertai perubahan P1 dan P2 yang berbeda. Di tingkat perkotaan dan perdesaan, penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi dengan skala yang berbeda.

Ketiga, angka kemiskinan bukanlah satu-satunya ukuran untuk membaca daya beli atau potensi konsumsi.

Garis kemiskinan BPS digunakan untuk menentukan apakah seseorang berada di bawah batas minimum kebutuhan dasar menurut ukuran statistik kemiskinan. Pada Maret 2026, garis kemiskinan nasional tercatat Rp669.235 per kapita per bulan.

Angka tersebut penting sebagai konteks, tetapi tidak dapat digunakan sendirian untuk menyimpulkan kemampuan belanja seluruh masyarakat. Untuk membaca pasar dengan lebih utuh, indikator kemiskinan perlu dilihat bersama data pengeluaran per kapita, struktur konsumsi rumah tangga, serta karakteristik ekonomi wilayah.

Perbedaan kondisi ekonomi antarwilayah bukan berarti brand harus meninggalkan strategi nasional. Justru, data ini menunjukkan mengapa relevansi hyperlocal semakin penting ketika perusahaan membaca pertumbuhan pasar.

Selama ini, pendekatan hyperlocal banyak digunakan untuk menyesuaikan produk, harga, distribusi, maupun komunikasi dengan karakteristik daerah. Namun, konteks ekonomi menunjukkan bahwa yang perlu dilokalkan bukan hanya cara brand masuk ke sebuah wilayah, tetapi juga cara brand membaca peluang di wilayah tersebut.

Sebab, ukuran pasar tidak selalu memberi gambaran yang cukup tentang kualitas peluangnya.

Jawa memiliki persentase kemiskinan di bawah angka nasional, tetapi menampung lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia. Sebaliknya, beberapa wilayah memiliki persentase kemiskinan jauh lebih tinggi, tetapi dengan jumlah populasi yang jauh lebih kecil.

Dua kondisi tersebut sama-sama bisa terlihat sebagai peluang pasar. Tetapi konteks konsumennya tidak identik.

Hal yang sama terjadi ketika melihat perubahan dari waktu ke waktu. Penurunan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah tidak otomatis berarti tekanan ekonomi berkurang dengan pola yang sama bagi kelompok yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Perubahan P1 dan P2 menunjukkan bahwa jumlah orang dan kondisi orang-orang di dalamnya adalah dua hal yang berbeda.

Di sinilah pembacaan pasar perlu bergerak satu langkah lebih jauh.

Bukan hanya:

“Di mana jumlah konsumennya besar?”

Tetapi:

“Di mana kondisi ekonominya sedang berubah, siapa yang terdampak, dan apa arti perubahan tersebut bagi kategori yang kita mainkan?”

Pertanyaan ini menjadi semakin penting ketika brand memasuki pasar yang lebih luas. Sebab peluang yang terlihat sama di tingkat nasional dapat memiliki tingkat relevansi yang berbeda ketika dibawa ke wilayah yang berbeda.

Hyperlocal, dengan demikian, bukan sekadar soal membuat komunikasi lebih lokal. Ia menjadi semakin penting sebagai cara untuk membaca perbedaan konteks di balik angka pasar.

Angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 8,07%, melanjutkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir.

Tetapi ketika angka tersebut dibuka lebih jauh, kita menemukan pasar yang tidak bergerak dalam satu pola.

Ada wilayah dengan persentase kemiskinan rendah tetapi jumlah penduduk miskinnya besar. Ada wilayah dengan persentase kemiskinan tinggi tetapi populasi yang lebih kecil. Ada wilayah ketika jumlah penduduk miskin meningkat sementara kedalaman dan keparahan kemiskinan menurun. Ada pula wilayah ketika tekanan kemiskinan justru semakin dalam.

Artinya, satu headline nasional dapat menghasilkan pembacaan pasar yang berbeda ketika dibawa ke level lokal.

Ini penting karena perusahaan sering menggunakan angka nasional untuk menjawab pertanyaan tentang ukuran dan arah pasar. Padahal, untuk mengambil keputusan di tingkat wilayah, pertanyaan yang dibutuhkan bisa berbeda.

Apakah pasar tersebut sedang mengalami perubahan yang cukup besar untuk membuka ruang pertumbuhan?

Apakah konsumen di wilayah tersebut menghadapi tekanan yang berbeda dari angka nasional?

Apakah peluang yang terlihat dari jumlah populasi juga didukung oleh kondisi ekonomi yang relevan untuk kategori tersebut?

Tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab oleh angka kemiskinan. Tetapi data ini menunjukkan mengapa membaca satu angka nasional sebagai representasi seluruh Indonesia semakin berisiko menghasilkan gambaran yang terlalu rata.

Bagi brand, implikasinya bukan bahwa setiap daerah membutuhkan strategi yang sepenuhnya berbeda. Justru yang semakin penting adalah mengetahui kapan strategi nasional cukup, dan kapan konteks lokal perlu mengubah cara sebuah peluang dibaca.

Karena pada akhirnya, tantangan terbesar bukan sekadar menemukan konsumen di mana jumlahnya paling besar.

Tantangannya adalah memahami apakah kondisi pasar di tempat tersebut benar-benar mendukung peluang yang sedang ingin ditumbuhkan.

Indonesia tetap satu pasar. Tetapi angka yang sama tidak selalu berarti peluang yang sama.

Referensi

Badan Pusat Statistik. (2026). Indeks kedalaman kemiskinan/poverty gap index (P1) [Metadata indikator]. Sirusa BPS. Diakses 29 September 2026, dari https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/43092

Badan Pusat Statistik. (2026a, 5 Agustus). Persentase penduduk miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen [Berita Resmi Statistik No. 80/08/Th. XXIX]. Diakses 29 September 2026, dari https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2594/persentase-penduduk-miskin-maret-2026-turun-menjadi-8-07-persen-.html

Badan Pusat Statistik. (2026b). Indeks keparahan kemiskinan (P2) menurut daerah, 2025 [Tabel statistik]. Diakses 29 September 2026, dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk5IzI=/indeks-keparahan-kemiskinan-p2-menurut-daerah.html

Badan Pusat Statistik. (2026c). Persentase penduduk miskin (P0) menurut provinsi dan daerah (persen), 2026 [Tabel statistik]. Diakses 29 September 2026, dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--maret-2026.html

Badan Pusat Statistik. (2026d). Indeks keparahan kemiskinan (P2) menurut provinsi dan daerah (persen), 2026 [Tabel statistik]. Diakses 29 September 2026, dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTA0IzI=/indeks-keparahan-kemiskinan--p2--menurut-provinsi-dan-daerah.html

Databoks. (2025, 19 Agustus). 10 provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi awal 2025. Katadata. Diakses 29 September 2026, dari https://databoks.katadata.co.id/en/infographics/2025/08/19/10-provinsi-dengan-angka-kemiskinan-tertinggi-awal-2025

Investortrust. (2026, 5 Agustus). Penduduk miskin per Maret 2026 tinggal 22,9 juta atau 8,07%, tapi kesenjangan sosial sedikit melebar. Diakses 29 September 2026, dari https://investortrust.id/macro/111941/penduduk-miskin-per-maret-2026-tinggal-22-9-juta-atau-8-07-tapi-kesenjangan-sosial-sedikit-melebar

JPNN. (2026). Pemprov targetkan angka kemiskinan Jateng turun menjadi 8,70 persen di akhir 2026. Diakses 29 September 2026, dari https://jpnn.com/news/pemprov-targetkan-angka-kemiskinan-jateng-turun-menjadi-870-persen-di-akhir-2026

Jurnas. (2026, 5 Agustus). Maret 2026, penduduk miskin turun jadi 22,93 juta orang. Diakses 29 September 2026, dari https://www.jurnas.com/artikel/1663172/maret-2026-penduduk-miskin-turun-jadi-2293-juta-orang

Kantamedia. (2026, 6 Agustus). Angka kemiskinan Kalteng meningkat, lonjakan tertinggi di pedesaan. Diakses 29 September 2026, dari https://www.kantamedia.com/kalimantan-tengah/palangka-raya/angka-kemiskinan-kalteng-meningkat-lonjakan-tertinggi-di-pedesaan/

Kompas.com. (2026, 6 Agustus). Jumlah penduduk miskin Aceh naik tembus 713.000 jiwa, BPS soroti dampak bencana. Diakses 29 September 2026, dari https://regional.kompas.com/read/2026/08/06/094545478/jumlah-penduduk-miskin-aceh-naik-tembus-713000-jiwa-bps-soroti-dampak

kumparan. (2026, 5 Agustus). BPS: 430 ribu penduduk keluar dari kemiskinan per Maret 2026. Diakses 29 September 2026, dari https://kumparan.com/kumparanbisnis/bps-430-ribu-penduduk-keluar-dari-kemiskinan-per-maret-2026-27vTQol1bSh

Media Indonesia. (2026, 5 Agustus). BPS: Jumlah penduduk miskin berkurang 430 ribu orang pada Maret 2026. Diakses 29 September 2026, dari https://mediaindonesia.com/ekonomi/918496/bps-jumlah-penduduk-miskin-berkurang-430-ribu-orang-pada-maret-2026

Nukilan. (2026, 6 Agustus). Persentase penduduk miskin Aceh naik jadi 12,34 persen pada Maret 2026. Diakses 29 September 2026, dari https://nukilan.id/persentase-penduduk-miskin-aceh-naik-jadi-1234-persen-pada-maret-2026/

Radar Bandung. (2026, 23 September). Warga miskin masih 3,4 juta orang, KDM agar mulai fokus penanganan kemiskinan dan pengangguran. Diakses 29 September 2026, dari https://www.radarbandung.id/2026/09/23/warga-miskin-masih-34-juta-orang-kdm-agar-mulai-fokus-penanganan-kemiskinan-dan-pengangguran/

Ratri, Z. (2026, 10 Agustus). Garis kemiskinan meningkat, jumlah penduduk miskin menurun. Suar. Diakses 29 September 2026, dari https://www.suar.id/garis-kemiskinan-meningkat-jumlah-penduduk-miskin-menurun/