Baca artikel IDN Research Institute lainnya di IDN App
Install

Akses Kredit Melaju, Literasi Finansial Tertinggal

13 min read
Akses Kredit Melaju, Literasi Finansial Tertinggal
Ilustrasi membayar dengan kartu kredit (pexels.com/Antoni Shkraba)
  • SNLIK 2026 mencatat literasi keuangan 69,57% dan inklusi 93,61%, menyisakan kesenjangan 24,04 poin; akses layanan tumbuh lebih cepat dibanding pemahaman masyarakat.
  • BNPL terus meluas: baki debet perbankan mencapai Rp31,50 triliun dengan 34,5 juta rekening pada September 2026, sementara pembiayaan perusahaan pembiayaan Rp13,54 triliun.
  • Kualitas pembayaran BNPL perlu dipantau; NPF perusahaan pembiayaan naik menjadi 3,12% pada September, saat industri turun menjadi 2,98%, sehingga transparansi biaya dan kewajiban penting di checkout.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Di halaman checkout, konsumen dapat menemukan beberapa pilihan pembayaran dalam satu proses transaksi. Di samping transfer bank, dompet digital, dan kartu, tersedia pula pilihan untuk membayar nanti atau mencicil. Keputusan menggunakan fasilitas kredit kini dapat diambil di layar yang sama dengan keputusan membeli produk, hanya dengan beberapa ketukan.

Kemudahan tersebut mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Namun, akses yang semakin mudah tidak selalu berarti pemahaman konsumen berkembang pada tingkat yang sama. Data 2026 memperlihatkan dua perkembangan yang berjalan beriringan, tetapi dengan capaian berbeda: indeks literasi keuangan mencapai 69,57%, sementara indeks inklusi keuangan sudah berada di 93,61%.

Jarak antara kedua indeks mencapai 24,04 poin persentase. Pada saat yang sama, fasilitas kredit konsumen seperti buy now pay later (BNPL) terus bertumbuh. Baki debet BNPL perbankan tumbuh 33,54% secara tahunan per Juni 2026, sementara pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan meningkat 57,02%.

Di sinilah paradoksnya: masyarakat semakin mudah mengakses dan menggunakan produk keuangan, tetapi peningkatan akses tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh capaian literasi yang setara. Ketika fasilitas kredit semakin dekat dengan keputusan pembelian, kemampuan memahami biaya, tenor, dan kewajiban pembayaran menjadi sama pentingnya dengan kemampuan mengakses fasilitas itu sendiri.

  1. Literasi dan Inklusi Sama-Sama Naik

    Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang diumumkan OJK, LPS, dan BPS pada 11 Agustus 2026 mencatat indeks literasi keuangan sebesar 69,57% dan indeks inklusi keuangan sebesar 93,61%. Keduanya telah melampaui target RPJMN 2025–2029 untuk tahun 2029.

    Dibandingkan SNLIK 2025, indeks literasi keuangan naik 2,93 poin persentase, dari 66,64% menjadi 69,57%. Indeks inklusi naik lebih tipis, 0,87 poin, dari 92,74% menjadi 93,61%. Jarak antara keduanya menyempit dari 26,10 poin menjadi 24,04 poin.

    Perbedaan laju ini juga mencerminkan posisi awal masing-masing indeks. Indeks inklusi telah berada di atas 90%, sedangkan indeks literasi masih berada di bawah 70%. Dengan kata lain, penggunaan produk dan layanan keuangan telah menjangkau masyarakat lebih luas dibandingkan tingkat literasi keuangan yang tercermin dalam pengukuran SNLIK.

    Angka tersebut berasal dari survei berskala besar. SNLIK 2026 melibatkan 75.000 responden berusia 15–79 tahun di 38 provinsi dan seluruh 514 kabupaten/kota. Pendataan berlangsung pada 26 Januari–18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka dengan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) dan metode stratified multistage cluster sampling. Literasi diukur dari lima parameter: pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku. Sementara itu, inklusi diukur dari penggunaan (usage) produk dan layanan jasa keuangan.

    Perbandingan tahunan perlu dibaca dengan satu catatan. SNLIK 2024 dan 2025 dilaksanakan OJK bersama BPS dengan 10.800 responden di 120 kabupaten/kota pada 34 provinsi. Pada 2026, LPS bergabung untuk pertama kalinya, sampel bertambah hampir tujuh kali lipat, dan OJK menyebut hasilnya dihitung dengan cakupan pengukuran yang lebih komprehensif, mencakup seluruh lembaga jasa keuangan dari perbankan, lembaga pembiayaan, dan fintech lending hingga penyelenggara sistem pembayaran dan koperasi simpan pinjam. Karena desain survei berubah, kenaikan 2025–2026 lebih tepat dibaca sebagai arah perubahan daripada besaran yang sepenuhnya setara.

  2. Akses Melampaui Pemahaman

    Selisih 24,04 poin memperlihatkan jarak antara penggunaan layanan keuangan dan tingkat literasi masyarakat. Indeks inklusi mencerminkan penggunaan produk dan layanan keuangan, sedangkan indeks literasi mencakup pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku dalam mengelola keuangan.

    Perbedaan keduanya menunjukkan bahwa perluasan penggunaan layanan keuangan berlangsung pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan capaian literasi masyarakat. Namun, selisih indeks nasional ini tidak berarti setiap konsumen yang menggunakan produk keuangan pasti tidak memahaminya. Angka tersebut lebih tepat dibaca sebagai gambaran adanya ruang yang masih perlu dijembatani antara akses dan pemahaman di tingkat populasi.

    Jarak itu juga tidak sama di setiap kelompok. Di perkotaan, literasi mencapai 72,54% dan inklusi 95,47%, berselisih 22,93 poin. Di perdesaan, selisihnya lebih besar, yaitu 25,97 poin, dengan literasi 64,42% dan inklusi 90,39%.

    Pendidikan memperlihatkan pola yang lebih tajam. Pada penduduk yang tidak/belum pernah sekolah atau tidak tamat SD, inklusi mencapai 85,80%, sementara literasi 45,23%, berselisih 40,57 poin. Pada lulusan perguruan tinggi, jaraknya tinggal 6,03 poin.

    Kelompok usia produktif memberi gambaran yang berbeda dari anggapan umum. Usia 26–35 tahun mencatat literasi 78,70% dan inklusi 96,27%, keduanya tertinggi di antara kelompok umur, dengan selisih 17,57 poin. Usia 18–25 tahun berada di 73,32% dan 95,69%. Selisih terlebar muncul di dua ujung usia: 15–17 tahun (33,09 poin) dan 51–79 tahun (30,50 poin). Bagi marketer yang menyasar konsumen dewasa muda, data ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman terhadap layanan keuangan perlu dibaca berdasarkan kelompok usia, bukan digeneralisasi dari gambaran nasional.

    Di tingkat sektor, indeks literasi perbankan tercatat 66,46% dan indeks inklusinya 70,64%, dengan selisih 4,18 poin. Gambaran ini menunjukkan bahwa kedekatan masyarakat dengan layanan perbankan belum selalu diikuti tingkat pengetahuan yang sama tentang seluruh aspek layanan tersebut.

    Salah satu contohnya terlihat pada pemahaman mengenai perlindungan simpanan. Sebanyak 62,51% pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin, tetapi hanya 46,31% yang mengenal Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pengetahuan mengenai keberadaan perlindungan dan pemahaman tentang lembaga yang menjalankannya masih menunjukkan capaian berbeda.

    Kesenjangan antara akses dan pemahaman menjadi semakin relevan ketika layanan keuangan tidak hanya digunakan untuk menyimpan atau mengelola uang, tetapi juga untuk membiayai pembelian. Salah satu contohnya adalah BNPL, yang membawa fasilitas kredit semakin dekat dengan keputusan transaksi sehari-hari.

  3. BNPL Tumbuh Cepat

    BNPL memperlihatkan bagaimana akses kredit bergerak sampai ke titik transaksi. Melansir siaran pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK edisi Juli 2026, baki debet kredit BNPL perbankan yang dilaporkan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) mencapai Rp30,7 triliun per Juni 2026. Angka ini tumbuh 33,54% secara tahunan, dengan 32,77 juta rekening. Pada periode yang sama, kredit konsumsi perbankan secara keseluruhan tumbuh 5,75%.

    Laju yang lebih tinggi tercatat di perusahaan pembiayaan. Pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan tumbuh 57,02% secara tahunan menjadi Rp13,40 triliun, jauh di atas pertumbuhan piutang perusahaan pembiayaan secara keseluruhan yang hanya 1,88%. OJK melaporkan kedua kanal secara terpisah, sehingga angkanya tidak dapat langsung dijumlahkan. Keduanya juga berbeda dari pinjaman daring (Pindar), yang dilaporkan sebagai industri tersendiri.

    Meski tumbuh cepat, porsinya terhadap kredit perbankan masih kecil. BNPL hanya mewakili 0,34% dari total kredit perbankan. Namun, jumlah rekeningnya telah mencapai 32,77 juta. Berdasarkan perhitungan IDNR dari total baki debet dan jumlah rekening yang dilaporkan OJK, rata-rata baki debet BNPL perbankan berada di kisaran Rp937 ribu per rekening pada Juni 2026. Angka ini memperlihatkan karakter portofolio BNPL perbankan dengan rata-rata saldo terutang di bawah Rp1 juta per rekening, di tengah jangkauan fasilitas yang sudah mencapai puluhan juta rekening.

    Data September 2026 memperlihatkan pertumbuhan yang mulai melambat. Mengutip RDKB Oktober 2026, baki debet BNPL perbankan naik menjadi Rp31,50 triliun dengan pertumbuhan tahunan 26,68%, turun dari 29,10% pada Agustus. Pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan mencapai Rp13,54 triliun, tumbuh 31,35% dari 36,57% pada Agustus. Nilainya tetap bertambah; yang melambat adalah lajunya.

    Jumlah rekening bertambah lebih cepat daripada baki debetnya. Antara Juni dan September, rekening BNPL perbankan meningkat sekitar 1,73 juta menjadi 34,5 juta, atau tumbuh 5,3%. Pada periode yang sama, baki debet bertambah 2,6%. Perbedaan laju tersebut membuat rata-rata baki debet per rekening turun dari sekitar Rp937 ribu pada Juni menjadi Rp913 ribu pada September. Dengan demikian, pertumbuhan portofolio BNPL perbankan pada periode ini lebih banyak tercermin pada penambahan jumlah rekening daripada peningkatan rata-rata saldo terutang per rekening.

    Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa fasilitas BNPL terus menjangkau lebih banyak rekening. Namun, pertumbuhan jumlah rekening dan baki debet belum dengan sendirinya menjelaskan apakah konsumen memahami kewajiban yang menyertai fasilitas tersebut atau bagaimana mereka mengelola pembayarannya. Untuk membaca sisi lain dari pertumbuhan ini, kualitas pembayaran menjadi indikator yang perlu diperhatikan.

  4. Apakah Kontrol Ikut Naik?

    Pertumbuhan akses perlu dibaca bersama kualitas pembayarannya. Untuk BNPL, indikator yang dipublikasikan OJK secara rutin adalah rasio non-performing financing (NPF) gross BNPL perusahaan pembiayaan, yaitu porsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Rasionya 3,09% pada Juni 2026, 3,03% pada Agustus, dan 3,12% pada September. Sebulan sebelum Juni, angkanya masih 3,44%.

    Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa NPF BNPL perusahaan pembiayaan sempat turun dari Mei hingga Agustus, sebelum naik kembali pada September. Kenaikan 0,09 poin dalam satu bulan belum cukup untuk menyimpulkan adanya lonjakan tajam, tetapi pergerakannya tetap perlu diperhatikan.

    Perbandingan dengan industri juga memberi konteks tambahan. Pada September, NPF gross seluruh perusahaan pembiayaan turun menjadi 2,98% dari 3,04%, sementara NPF BNPL naik menjadi 3,12%. Artinya, pada bulan tersebut kualitas pembiayaan BNPL bergerak berlawanan arah dengan industri perusahaan pembiayaan secara keseluruhan.

    NPF memberikan gambaran tentang kualitas pembayaran dalam portofolio BNPL perusahaan pembiayaan. Indikator ini melengkapi data pertumbuhan baki debet dan jumlah rekening dengan memperlihatkan perkembangan pembiayaan bermasalah pada kanal tersebut. Untuk BNPL perbankan, OJK menyajikan baki debet dan jumlah rekening, sedangkan rasio kredit bermasalah khusus BNPL belum tersedia dalam rilis yang sama. Karena itu, perkembangan kualitas pembayaran pada kedua kanal perlu dibaca melalui indikator masing-masing: NPF BNPL untuk perusahaan pembiayaan dan data portofolio BNPL perbankan untuk kanal bank.

    Data tersebut memperlihatkan dua sisi perkembangan BNPL: jangkauan fasilitas yang terus bertambah dan kualitas pembayaran yang perlu terus dipantau. Namun, rasio pembiayaan bermasalah tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa rendahnya literasi menyebabkan keterlambatan pembayaran. Keduanya merupakan indikator berbeda yang perlu dibaca secara berdampingan, bukan sebagai hubungan sebab-akibat.

    Bagi brand yang menyediakan pilihan cicilan atau BNPL, pemahaman terhadap perilaku pembayaran menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pengalaman konsumen. Informasi dari proses checkout dan mitra pembiayaan dapat membantu brand melihat bagaimana konsumen memilih fasilitas kredit, memahami kewajibannya, dan menyelesaikan pembayaran.

  5. Implikasi Lintas Sektor

    Ketika kredit tersedia di layar pembelian, pemahaman konsumen terhadap biaya, tenor, dan kewajiban menjadi bagian dari pengalaman produk. Konsekuensinya tidak hanya relevan bagi penyedia layanan keuangan, tetapi juga bagi brand di berbagai kategori yang menawarkan atau memfasilitasi pembayaran tertunda.

    FMCG. Transaksi produk konsumsi umumnya bernilai relatif kecil dan dilakukan berulang. Ketika fasilitas BNPL digunakan untuk membiayai pembelian semacam ini, kewajiban pembayarannya dapat berlanjut setelah produk habis digunakan. Brand yang menjual bundel melalui kanal daring perlu mempertimbangkan penempatan opsi bayar nanti dalam promosi serta memastikan biaya layanan dan jadwal pembayaran terlihat jelas sebelum konsumen menyelesaikan transaksi.

    E-commerce. Checkout menjadi titik penting dalam keputusan konsumen menggunakan skema pembayaran. Urutan opsi, pilihan bawaan (default), serta cara menampilkan total biaya dan tanggal jatuh tempo membentuk pengalaman konsumen saat memilih metode pembayaran. Penambahan sekitar 1,73 juta rekening BNPL perbankan antara Juni dan September 2026 memperlihatkan perkembangan fasilitas ini. Bagi platform e-commerce, desain halaman pembayaran bukan sekadar bagian dari pengalaman transaksi, tetapi juga ruang bagi konsumen untuk memahami dan menyetujui kewajibannya.

    Fintech. Mengutip RDKB Oktober 2026, sektor financial technology menyumbang 42.221 dari 94.363 pengaduan konsumen yang diterima OJK sepanjang 1 Januari–12 Oktober 2026, terbanyak di antara seluruh sektor yang dilaporkan. Tingginya jumlah pengaduan memperlihatkan pentingnya pengalaman konsumen setelah transaksi, mulai dari kejelasan informasi produk hingga penanganan masalah pembayaran. Bagi penyedia layanan keuangan digital, pertumbuhan pengguna perlu berjalan bersama komunikasi produk yang mudah dipahami dan layanan pengaduan yang responsif.

    Perbankan. BNPL baru mewakili 0,34% dari total kredit perbankan, tetapi jumlah rekeningnya telah mencapai 34,5 juta pada September 2026. Pada saat yang sama, indeks literasi perbankan sebesar 66,46% dan indeks inklusinya 70,64%. Perbankan memiliki peran penting dalam memastikan perluasan fasilitas kredit digital disertai penjelasan biaya, tenor, jadwal pembayaran, dan risiko yang mudah dipahami nasabah.

    Otomotif. Pembelian kendaraan melibatkan komitmen pembayaran bernilai besar dan berjangka panjang. Dalam konteks ini, komunikasi pembiayaan perlu menjelaskan keseluruhan kewajiban konsumen, mulai dari uang muka, jumlah angsuran, tenor, biaya tambahan, hingga konsekuensi keterlambatan. Besaran cicilan bulanan tetap penting, tetapi konsumen juga perlu melihat total biaya yang akan ditanggung selama masa pembiayaan.

    Travel. Fasilitas pembayaran tertunda memberi konsumen pilihan untuk memesan tiket dan akomodasi dengan jadwal pembayaran yang berbeda dari waktu perjalanan. Karena kewajiban pembayaran dapat berlanjut setelah perjalanan selesai, penyedia layanan travel perlu memastikan total biaya, tenor, dan tanggal jatuh tempo ditampilkan dengan jelas sejak proses pemesanan.

    Luxury. Fasilitas pembayaran bertahap memberi konsumen pilihan untuk membiayai barang premium tanpa membayar seluruh nilainya sekaligus. Pengalaman konsumen dengan brand pun berlanjut setelah transaksi selesai, karena kewajiban pembayaran masih berjalan selama masa cicilan. Kejelasan biaya, tenor, dan jadwal pembayaran menjadi bagian dari pengalaman tersebut, termasuk ketika fasilitas pembiayaan disediakan oleh mitra eksternal.

  6. For Brands: Memastikan Konsumen Memahami Skema Pembayaran

    Data nasional memberikan gambaran mengenai literasi dan penggunaan layanan keuangan, sementara data industri memperlihatkan perkembangan fasilitas kredit dan kualitas pembayarannya. Namun, angka-angka tersebut belum menjawab satu pertanyaan penting bagi brand: apakah konsumen benar-benar memahami fasilitas pembayaran yang mereka gunakan saat bertransaksi?

    Brand yang menawarkan cicilan atau BNPL dapat melengkapi gambaran tersebut melalui evaluasi langsung terhadap perilaku konsumen di sepanjang proses transaksi. Ada tiga lapisan evaluasi yang dapat digunakan.

    Periksa pemahaman konsumen. Pastikan konsumen memahami total biaya, bunga atau biaya layanan, tenor, tanggal jatuh tempo, dan konsekuensi keterlambatan sebelum menyetujui skema pembayaran. Pemahaman ini dapat diuji lewat riset pengguna, pola pertanyaan ke layanan pelanggan, atau tingkat pembatalan setelah rincian biaya ditampilkan. Evaluasi ini semakin relevan ketika brand menyasar kelompok yang dalam SNLIK 2026 mencatat selisih indeks literasi dan inklusi lebih lebar. Cara informasi pembiayaan disajikan juga menjadi area penegakan regulator: sepanjang 1 Januari–28 Oktober 2026, OJK mengenakan 44 sanksi denda senilai Rp8,84 miliar kepada pelaku usaha jasa keuangan atas pelanggaran pelindungan konsumen, antara lain terkait informasi dalam iklan dan transparansi.

    Evaluasi penggunaan fasilitas kredit. Ukur porsi transaksi yang dibayar dengan cicilan atau BNPL, lalu kelompokkan berdasarkan kategori produk, nilai keranjang, dan segmen konsumen. Kenaikan penggunaan BNPL pada produk bernilai kecil yang dibeli berulang memiliki implikasi berbeda dari kenaikan pada produk bernilai tinggi. Data nasional menunjukkan bahwa jumlah rekening BNPL perbankan tumbuh lebih cepat daripada baki debetnya antara Juni dan September 2026, sehingga rata-rata saldo terutang per rekening menurun. Brand dapat memeriksa apakah pola serupa terlihat dalam transaksi mereka, sekaligus mengidentifikasi kategori dan kelompok konsumen yang paling banyak menggunakan fasilitas tersebut.

    Pantau kualitas pembayaran. Periksa perkembangan keterlambatan pembayaran seiring kenaikan penggunaan cicilan atau BNPL. Jika data pembayaran dikelola oleh mitra pembiayaan, akses terhadap informasi tersebut perlu menjadi bagian dari kesepakatan kemitraan. Pada September 2026, NPF BNPL perusahaan pembiayaan meningkat menjadi 3,12%, sementara NPF seluruh perusahaan pembiayaan turun menjadi 2,98%. Perbedaan arah ini menunjukkan pentingnya memantau kualitas pembayaran pada kategori pembiayaan yang digunakan konsumen, bukan hanya mengandalkan rata-rata industri.

    Seri Consumer Paradox berangkat dari pengamatan bahwa akses konsumen terus bertambah, sementara keyakinan untuk bertindak tertinggal. Dalam ranah keuangan, kesenjangan itu terlihat melalui jarak antara penggunaan layanan dan literasi keuangan yang terukur. Produk keuangan semakin mudah dijangkau dan fasilitas kredit semakin dekat dengan keputusan pembelian. Namun, kemudahan mengakses fasilitas tidak otomatis menunjukkan bahwa konsumen memahami seluruh konsekuensi penggunaannya.

    Bagi brand, tantangannya bukan sekadar menyediakan lebih banyak pilihan pembayaran, melainkan memastikan konsumen memahami apa yang mereka setujui di layar pembayaran. Sebab, pengalaman transaksi tidak berakhir ketika pembelian selesai. Kewajiban finansial yang menyertainya masih berjalan setelah itu.

    Pertanyaan keputusan: Apakah konsumen memahami skema pembayaran yang kami tawarkan?

    Sinyal yang dipantau: Pemakaian cicilan/BNPL di checkout dan keterlambatan bayar.

    Referensi

    Otoritas Jasa Keuangan. (2026, 4 Agustus). Siaran pers: Stabilitas sektor jasa keuangan terjaga mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan (SP 147, RDKB Juli 2026). Diakses 17 November 2026, dari https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Juli-2026.aspx

    Otoritas Jasa Keuangan. (2026, 5 November). Siaran pers: Memperkuat ketahanan dan penegakan integritas sektor jasa keuangan untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas sektor jasa keuangan (SP 219, RDKB Oktober 2026). Diakses 17 November 2026, dari https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Oktober-2026.aspx

    Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, & Badan Pusat Statistik. (2026, 11 Agustus). Siaran pers bersama: Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat meningkat, OJK, LPS, dan BPS umumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2026 (SP 152/OJK/DKPU/VIII/2026). Diakses 17 November 2026, dari https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Hasil-SNLIK-Tahun-2026.aspx

Related Articles

See More